APBD Mimika Merosot Rp 1 Triliun: Prioritas Pemerintah atau Kebutuhan Rakyat?

Papuanewsonline.com, Timika – Masyarakat Mimika dikejutkan oleh kabar bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 dipastikan merosot drastis. Penurunannya mencapai hampir Rp 1 triliun dari total APBD tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 6,3 triliun. Kondisi ini memicu rasa pesimistis publik terhadap kemampuan pemerintah daerah mempertahankan program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Bupati Mimika Johannes Rettob menjelaskan bahwa penyebab utama penurunan anggaran berasal dari efisiensi pada Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Otonomi Khusus. Ia menegaskan bahwa situasi tersebut berdampak langsung terhadap komposisi anggaran daerah untuk tahun mendatang.

“APBD Mimika 2026 turun karena terjadi efisiensi terkait Dana Bagi Hasil, DAK, dan Otsus,” ujar Bupati Rettob, merespons kekhawatiran publik mengenai arah pembangunan daerah di tengah pengetatan anggaran.

Di tengah kondisi serba terbatas ini, Bupati Rettob menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menjalankan program berdasarkan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pendekatan yang digunakan bukan sekadar memenuhi keinginan pemerintah, tetapi merujuk pada aspirasi warga yang selama ini disampaikan dalam berbagai kesempatan.

“Kita memakai pendekatan mendengar kebutuhan masyarakat, bukan hanya apa yang kita inginkan,” klaim Rettob. Namun, pernyataan ini mendapat sorotan publik yang mempertanyakan sejauh mana komitmen tersebut dapat diwujudkan dalam kondisi anggaran yang menyusut signifikan.

Dalam penjelasannya, Rettob memastikan bahwa setiap program dalam APBD 2026 disusun berdasarkan skala prioritas dan tetap berpedoman pada visi-misi pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada program-program yang dianggap paling penting untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, kekhawatiran tetap mencuat dari berbagai kalangan. Dengan anggaran yang jauh lebih kecil, muncul dugaan bahwa program-program yang paling dibutuhkan masyarakat mungkin akan tersisih oleh proyek-proyek yang lebih menguntungkan secara politis. Publik menilai bahwa pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya ketimpangan dalam realisasi anggaran.

Kondisi ini membuat masyarakat Mimika kini berada pada posisi menunggu, mengamati apakah janji prioritas rakyat benar-benar akan diwujudkan. Banyak pihak berharap agar pemerintah daerah tidak terjebak pada retorika, melainkan menjalankan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kebutuhan warga.

Bagi sebagian masyarakat, penurunan anggaran ini bukan hanya persoalan teknis fiskal, tetapi juga ujian bagi transparansi, kepekaan sosial, dan integritas pemerintah daerah dalam memimpin pembangunan. Waktu akan membuktikan, apakah janji Bupati dan jajaran mampu menjadi kenyataan atau justru menjadi kekecewaan baru bagi rakyat Mimika.

Penulis: Jid

Editor: GF