Beban Kerja di Kebun Sawit Mimika: Edoardus Angkat Suara Soal Upah dan Kekhawatiran Lingkungan
Diskusi di Timika memotret realitas pekerja perkebunan kelapa sawit yang dituntut memenuhi hitungan pohon setiap hari; ketika target tak tercapai, pendapatan ikut turun.
Papuanewsonline.com - 21 Des 2025, 18:58 WIT
Papuanewsonline.com/ Ekonomi
Papuanewsonline.com, Timika — Pekerja di perkebunan kelapa sawit disebut menghadapi berbagai tantangan saat menjalankan tugas harian di lapangan. Hal ini disampaikan Edoardus Rahawadan, Ketua Komunitas Pemuda Kei (KPK) di Timika, yang membagikan pengalaman serta persoalan yang kerap ditemui pekerja kebun dalam diskusi yang diadakan baru-baru ini.
Menurut Edoardus, pekerja ditugaskan untuk membersihkan dan
merawat pohon kelapa sawit, dengan pembayaran berdasarkan jumlah pohon yang
diproses. Skema tersebut membuat pekerja harus mengejar capaian tertentu setiap
hari, sementara beban kerja yang menuntut fisik sering kali membuat target
sulit dipenuhi.
“Gagal memenuhi target mengakibatkan bayaran yang lebih
rendah, yang merupakan masalah umum mengingat pekerjaan yang melelahkan dalam
membersihkan dan merawat pohon,” kata Edoardus dalam diskusi tersebut.
Ia menilai situasi itu menjadi lebih berat ketika pendapatan
pekerja bergantung pada capaian, sementara kondisi kerja di lapangan menuntut
stamina dan ketahanan fisik. Dalam praktiknya, pekerja harus menyelesaikan
pekerjaan pembersihan dan perawatan yang intens, sehingga fluktuasi bayaran
menjadi keluhan yang kerap muncul.
Edoardus juga menyatakan ketidakpuasan atas janji perusahaan
mengenai upah dan stabilitas pekerjaan yang tidak terpen, yang menimbulkan
kekhawatiran di kalangan pekerja. Ia menyebut harapan pekerja sederhana:
kejelasan dan kepastian terhadap apa yang sudah disampaikan perusahaan.
“Kami berharap perusahaan dapat memenuhi janji-janjinya dan
memberikan kompensasi yang adil untuk pekerjaan yang menuntut ini,” tambah
Edoardus.
Kondisi tersebut memicu protes dari Edoardus Rahawadan,
Ketua Pemuda di Timika, yang juga memprotes PT Belavita yang sebelumnya bernama
PT PAL di Kabupaten Mimika. Protes itu dikaitkan dengan kekhawatiran masyarakat
dan organisasi pemuda setempat mengenai dampak lingkungan dan ketenagakerjaan
yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Dalam keterangannya, Edoardus turut menyinggung komitmen
perusahaan yang menyatakan akan memprioritaskan penerimaan tenaga kerja Orang
Asli Papua (OAP). Namun, ia menegaskan masih ada kekhawatiran terkait
implementasi janji tersebut di lapangan, sehingga isu ini terus menjadi
perhatian masyarakat setempat.
Penulis: Hendrik
Editor: GF