BNPB Perkuat Operasi Darat Hadapi Puncak Karhutla Di Enam Provinsi

Papuanewsonline.com, Jakarta — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat operasi darat untuk menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026.

Penguatan penanganan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (10/8).

Rapat turut dihadiri Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, serta perwakilan BMKG, TNI, dan Polri. Pemerintah membahas perkembangan karhutla sekaligus strategi menghadapi peningkatan potensi kebakaran di sejumlah wilayah.

Berdasarkan prakiraan BMKG, risiko karhutla tinggi terutama terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Enam provinsi menjadi prioritas penanganan, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Hingga 9 Agustus 2026, luas lahan yang terbakar di enam provinsi tersebut mencapai sekitar 48.889,69 hektare. Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan luasan terbesar, yakni sekitar 28.680,47 hektare, disusul Riau 15.551,76 hektare dan Kalimantan Tengah 3.069,52 hektare.

Selanjutnya, luas lahan terbakar di Sumatera Selatan tercatat 664,87 hektare, Jambi sekitar 540 hektare, serta Kalimantan Selatan 383,07 hektare.

Dalam rapat tersebut, pemerintah menekankan operasi satuan tugas darat sebagai kekuatan utama penanganan karhutla. Strategi ini diperlukan karena pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sangat bergantung pada keberadaan awan hujan dan diperkirakan belum dapat berjalan optimal hingga akhir Agustus.

Kepala BNPB menjelaskan operasi udara tetap memiliki peran penting sebagai pendukung operasi darat. Namun, ketika kondisi awan tidak memenuhi syarat untuk pelaksanaan OMC, pasukan darat menjadi garda utama, terutama untuk memastikan api di kawasan gambut benar-benar padam.

BNPB telah melaksanakan OMC di enam provinsi prioritas dan tetap menyiagakan pesawat untuk melakukan penyemaian ketika kondisi awan memungkinkan. Selain itu, sebanyak 35 unit armada udara telah disiapkan, terdiri dari 12 helikopter atau pesawat patroli, 21 helikopter water bombing, dan dua pesawat OMC.

BNPB juga mengupayakan tambahan delapan helikopter water bombing untuk memperkuat penanganan karhutla. Namun, operasi water bombing tetap membutuhkan dukungan pasukan darat untuk melakukan penyisiran dan memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala.

Perhatian pemerintah juga tertuju pada kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur. Kebakaran yang mulai terjadi pada Senin (3/8) tersebut hingga 10 Agustus telah berdampak pada area sekitar 742,70 hektare, meskipun data masih dalam proses pemutakhiran.

Dari 34 titik kebakaran yang sebelumnya terpantau, tidak lagi ditemukan titik api di wilayah P30 dan Dingklik. Sementara itu, tim gabungan masih melakukan penanganan darat di kawasan Ranupani.

Operasi pemadaman di TNBTS dilakukan melalui jalur darat dan udara. Pada Senin (10/8), water bombing dilaksanakan sebanyak sembilan rit dengan total 24.000 liter air untuk membantu memadamkan api di kawasan terdampak.

Kawasan TNBTS masih ditutup sementara untuk mencegah risiko terhadap masyarakat dan wisatawan. Pemerintah juga akan melakukan pemantauan setelah pemadaman untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul sebelum kawasan dinyatakan aman.

Di enam provinsi prioritas, pengerahan personel juga terus dilakukan. Riau mengerahkan 17.854 personel gabungan, Sumatera Selatan 11.567 personel, Jambi 5.818 personel, Kalimantan Barat 1.410 personel, Kalimantan Tengah 10.700 personel, dan Kalimantan Selatan sebanyak 770 personel dengan 219 personel dalam status siaga.

BNPB menyiapkan sejumlah dukungan tambahan, termasuk selang panjang, pompa jinjing, flexible tank, sumur bor dangkal, serta dukungan uang harian bagi personel yang bertugas langsung di lapangan. Alat berat juga dapat digunakan untuk pelebaran kanal gambut, pembangunan embung, maupun sodetan.

Selain ancaman kebakaran, pemerintah turut mengantisipasi dampak asap lintas batas. Perubahan pola angin dari tenggara ke barat berpotensi membawa asap karhutla dari Indonesia menuju Malaysia. Berdasarkan pemantauan satelit, asap terpantau memasuki wilayah Malaysia yang berbatasan dengan Kalimantan Barat pada 4 serta 6 hingga 9 Agustus 2026.

Kualitas udara di sejumlah wilayah juga berada pada kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif hingga sangat tidak sehat. Pada 9 Agustus 2026, indeks kualitas udara tertinggi tercatat di Kota Pontianak mencapai 193. Kondisi tersebut berisiko terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan balita.

Pemerintah juga mendorong penguatan pencegahan dan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Regulasi daerah yang masih memungkinkan pembukaan lahan dengan cara membakar turut menjadi perhatian karena berpotensi membuka celah terjadinya karhutla.

BNPB bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh unsur terkait akan terus memperkuat koordinasi untuk menekan luasan karhutla. Masyarakat di wilayah rawan juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar dan meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber api selama kondisi cuaca kering.

Editor: OF