Bupati Mimika Ultimatum Kadistrik, Evaluasi Besar-Besaran Menanti
Minimnyaa laporan data penunjang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari distrik membuat Bupati Johannes Rettob geram. Ia menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Kadistrik demi memastikan kebijakan pembangunan lebih tepat sasaran.
Papuanewsonline.com - 28 Agu 2025, 12:33 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Papuanewsonline.com, Mimika – Pemerintah Kabupaten Mimika tengah bersiap melakukan langkah tegas dalam mendorong percepatan pembangunan manusia. Bupati Mimika, Johannes Rettob, memastikan akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh Kepala Distrik (Kadistrik), setelah instruksi pengumpulan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tak kunjung dilaksanakan.
Hal tersebut disampaikan Rettob
saat diwawancarai awak media usai menghadiri sebuah acara di Hotel Swiss Bellin
Timika, Rabu (27/8/2025). Dengan raut wajah serius, ia menyampaikan
kekecewaannya atas lambannya respons Kadistrik terhadap perintah yang sudah
disampaikan sejak satu bulan lalu.
“Saya sudah kasih waktu satu
bulan bagi para Kepala Distrik untuk memberikan laporan. Namun sampai saat ini,
tidak ada informasi maupun laporan itu. Ini sangat mengecewakan,” tegas Rettob.
Menurut Rettob, data IPM sangat
penting sebagai fondasi dalam merancang kebijakan pembangunan yang tepat
sasaran. Data tersebut mencakup berbagai indikator, mulai dari angka
kemiskinan, jumlah warga miskin ekstrem, anak putus sekolah, hingga angka
harapan hidup masyarakat.
“Sekarang saya mau lihat IPM di
tingkat distrik. Dari situ bisa terlihat kampung mana yang masih tertinggal,
sehingga pemerintah bisa fokus melakukan intervensi,” jelasnya.
Ia menekankan, tanpa adanya data
valid, kebijakan pemerintah daerah akan sulit berjalan efektif. Oleh karena
itu, laporan dari distrik menjadi sangat krusial.
Rettob tidak menampik bahwa
dirinya akan mengambil langkah tegas terhadap Kadistrik yang mengabaikan
instruksi. Menurutnya, tidak ada alasan bagi aparat pemerintahan distrik untuk
lalai dalam menyampaikan data yang dibutuhkan.
“Kalau memang tidak mampu bekerja
sesuai arahan, tentu ada sanksi. Saya tidak main-main dalam urusan ini, karena
menyangkut kesejahteraan masyarakat Mimika,” ujarnya.
Evaluasi besar-besaran yang akan
dilakukan dipastikan tidak hanya menyoal administrasi, tetapi juga kinerja
nyata di lapangan. Dengan demikian, aparat pemerintahan distrik diharapkan
benar-benar memahami tugas dan tanggung jawab mereka.
Rettob menegaskan, langkah ini
bukan untuk menjatuhkan siapa pun, melainkan untuk memastikan bahwa pembangunan
benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh wilayah Mimika.
“Kita harus tahu kondisi riil di
lapangan. Kalau tidak ada data, bagaimana kita bisa tentukan kebijakan? Saya
mau supaya masyarakat di distrik-distrik merasakan perhatian pemerintah,
terutama mereka yang masih hidup dalam kesulitan,” pungkasnya.
Dengan sikap tegas Bupati ini,
publik kini menanti sejauh mana langkah evaluasi akan dilakukan dan apakah
benar mampu mengubah wajah pembangunan manusia di Mimika ke arah yang lebih
baik.
Penulis: Jidan
Editor: GF