Edoardus Rahawadan Apresiasi Kontribusi Freeport terhadap Kemajuan Pendidikan dan Ekonomi Mimika

Papuanewsonline.com, Timika — Ketua Pemuda Kei Kabupaten Mimika, Edoardus Rahawadan, menilai kemajuan yang dicapai Kabupaten Mimika dalam dua dekade terakhir tidak dapat dilepaskan dari kontribusi besar PT Freeport Indonesia (PTFI). Menurutnya, perusahaan tambang raksasa tersebut telah memainkan peran penting dalam pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat adat Amungme dan Kamoro.

Dalam wawancaranya di Timika, Edoardus mengatakan bahwa para pemuda dan masyarakat Mimika telah melihat langsung dampak positif kehadiran Freeport di Tanah Amungsa dan Kamoro.

“Banyak dari kami, anak-anak muda Mimika, tahu benar bagaimana perubahan besar terjadi dalam 20 tahun terakhir. Pemerintahan, ekonomi, hingga infrastruktur berkembang pesat — dan itu tidak terlepas dari kontribusi PT Freeport Indonesia,” ujarnya.

Edoardus menyoroti peran Freeport yang selama ini aktif bermitra dengan lembaga lokal seperti LPMAK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro) dan kini YPMAK, dalam menjalankan berbagai program sosial dan pemberdayaan.

Melalui lembaga tersebut, Freeport telah mengembangkan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan beasiswa, layanan kesehatan, dan program ekonomi berbasis komunitas.

“Kami mengapresiasi kontribusi besar Freeport, bukan hanya untuk orang Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat, tetapi juga untuk pemuda Kei di Mimika yang turut merasakan manfaat, terutama di area pendulangan,” kata Edoardus.

Ia menambahkan bahwa banyak pemuda Kei yang tidak memiliki pekerjaan tetap bisa bertahan hidup dari hasil pendulangan di wilayah operasi Freeport, dan hal itu menurutnya merupakan bentuk kemurahan hati perusahaan terhadap masyarakat lokal.

“Saya secara pribadi dan mewakili Pemuda Kei Mimika sangat berterima kasih atas kemurahan hati Freeport. Bantuan itu nyata, dirasakan langsung oleh masyarakat bawah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Edoardus juga menyinggung isu yang tengah hangat di publik mengenai sosok calon Presiden Direktur PT Freeport Indonesia yang ramai diberitakan di media nasional.

Menurutnya, meski setiap orang berhak mempublikasikan diri untuk menduduki jabatan tertentu, namun secara moral dan adat, posisi puncak di Freeport sepatutnya dipercayakan kepada anak asli Amungme atau Kamoro, dua suku pemilik hak ulayat di wilayah tambang tersebut.

“Kami tahu siapa itu orang Amungme, siapa itu orang Kamoro. Mereka adalah pemilik tanah tempat Freeport berdiri. Banyak generasi muda Amungme dan Kamoro yang cerdas, berpendidikan, dan bahkan dibina langsung oleh Freeport. Mereka layak memimpin perusahaan ini,” tegasnya.

Edoardus menilai bahwa penempatan anak daerah sebagai Presiden Direktur bukan hanya simbol representasi, tetapi juga bentuk penghargaan dan penguatan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat adat.

“Kalau ada nama-nama dari luar yang disebut di media, itu hak mereka. Tapi kami, Pemuda Kei di Mimika, hanya mengenal bahwa tanah ini adalah milik Amungme dan Kamoro. Prinsip kami jelas: bumi kami pijak, langit kami junjung,” ujarnya dengan tegas.

Menutup pernyataannya, Edoardus juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat, khususnya para penambang rakyat dan pemuda Kei yang menggantungkan hidup di area pendulangan Freeport, agar dapat mengelola hasil pendulangan dengan bijak.

“Saya mengimbau saudara-saudaraku, terutama dari Kei dan NTT yang bekerja di area pendulangan, agar memanfaatkan hasil pendulangan untuk kebutuhan ekonomi secara bijak. Saat ini Freeport tengah menghadapi kendala operasional, jadi mari kita tetap jaga keamanan dan ketertiban di area kerja,” pesan Edoardus.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap Freeport, namun berkomitmen menjaga stabilitas daerah dan memastikan keadilan bagi masyarakat adat serta kesejahteraan bersama di Mimika.

“Kami pemuda Kei tidak punya kepentingan dengan Freeport. Kepentingan kami hanya satu: Mimika harus aman, masyarakat adat pemilik hak ulayat harus mendapat keadilan, dan daerah ini harus terus maju,” tutupnya.(GF)