Gerindra Soroti Tajam RAPBD Mimika 2026, Minta Pemerintah Perbaiki Struktur Anggaran

Papuanewsonline.com, Mimika - Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika kembali menjadi ruang penyampaian kritik konstruktif terhadap penyusunan RAPBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat yang berlangsung Rabu (26/11/2025), Fraksi Partai Gerindra melalui Ketua Fraksinya, Elinus Balinol Mom, memaparkan sejumlah catatan tajam terkait komposisi anggaran yang diajukan pemerintah daerah.

Gerindra memulai pandangannya dengan menyoroti penurunan drastis nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 yang mencapai sekitar satu triliun rupiah. Mereka menegaskan bahwa dengan kondisi tersebut pemerintah harus memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara tepat sasaran, realistis, dan berkualitas demi kesejahteraan masyarakat Mimika.

Dalam penyampaian resminya, Fraksi Gerindra juga menilai potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum dimaksimalkan. Menurut mereka, masih banyak sektor yang dapat digarap untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah sehingga Mimika tidak terus bergantung pada transfer pusat.

Struktur RAPBD 2026 turut mendapat sorotan karena pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp585,8 miliar dengan dana transfer mencapai Rp3,25 triliun dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp1,8 triliun. Di sisi belanja, pemerintah mengajukan total belanja Rp5,63 triliun yang mencakup belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer.

Fraksi Gerindra menekankan bahwa belanja operasional yang mencapai Rp3,44 triliun atau 61 persen dari total belanja daerah harus menjadi perhatian serius. Mereka menilai besarnya porsi belanja operasional, khususnya belanja pegawai, perlu dievaluasi demi menciptakan struktur anggaran yang lebih efisien dan proporsional.

Selain itu, rendahnya alokasi belanja modal yang hanya mencapai sekitar Rp1,8 triliun atau 31 persen dianggap dapat memperlambat pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pesisir dan kampung-kampung. Gerindra meminta pemerintah memberikan perhatian lebih agar pembangunan tidak terhambat.

Ketua Fraksi Gerindra juga menegaskan pentingnya peningkatan PAD melalui pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, digitalisasi pajak dan retribusi, serta pemanfaatan aset daerah. Menurutnya, aset daerah tidak boleh hanya tercatat sebagai administrasi, melainkan harus dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan.

Dalam kesempatan itu, Gerindra turut mengingatkan tentang keberpihakan terhadap pengusaha Orang Asli Papua (OAP). Mereka meminta agar penunjukan langsung memprioritaskan pengusaha OAP dan memberi ruang yang luas bagi mereka untuk mengikuti proses lelang elektronik.

Terkait pembiayaan daerah, Fraksi Gerindra meminta pemerintah memastikan penyertaan modal kepada BUMD benar-benar memberikan kontribusi kepada PAD. Jika tidak menunjukkan hasil, pemerintah diminta melakukan evaluasi agar dana tersebut tidak menjadi beban keuangan daerah.

Di akhir pandangannya, Fraksi Gerindra menekankan bahwa RAPBD 2026 merupakan anggaran pertama di bawah kepemimpinan Bupati Johanis Rettob dan Wakil Bupati Imanuel Kemong. Mereka mengingatkan bahwa anggaran ini akan menjadi tolok ukur masyarakat apakah pemerintah mampu menghadirkan perubahan nyata dalam pelayanan publik dan pembangunan.

Penulis: Jid

Editor: GF