Delapan Fraksi DPRK Mimika Bersatu Kawal APBD 2026 yang Pro-Rakyat di Tengah Tantangan Fiskal

Papuanewsonline.com, Mimika - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menunjukkan kekompakan dengan delapan fraksi yang menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.

Pada Rapat Paripurna II Masa Sidang III yang berlangsung Rabu (26/11/2025), seluruh fraksi menegaskan pentingnya APBD yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. APBD harus menjamin keberlanjutan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Mimika.

Mariunus Tandiseno dari Fraksi Golkar menekankan agar pemerintah daerah serius menindaklanjuti berbagai peraturan daerah dan program yang telah disepakati.

"Kami berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius, baik dari sisi penganggaran maupun pelaksanaannya, terhadap program-program yang telah kita sepakati bersama," ujarnya.

 Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya peningkatan sumber daya manusia, dukungan bagi pengusaha Orang Asli Papua (OAP), serta penyertaan pemegang saham bagi pemilik hak ulayat dan masyarakat terdampak aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia.

Benyamin Sarira dari Fraksi PKB menyoroti fluktuasi target pendapatan daerah dan perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 "Kenaikan PAD harus disertai dasar perhitungan yang realistis dan berbasis data tren pendapatan beberapa tahun terakhir," tegasnya.

PKB meminta pemerintah daerah menjelaskan sektor-sektor penyumbang PAD serta strategi peningkatan pendapatan tanpa membebani masyarakat. Fraksi ini juga menyoroti tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

Simson Gujangge dari Fraksi PDI Perjuangan menyoroti rendahnya realisasi APBD 2025.

Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk memaksimalkan realisasi program serta menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) secara matang.

"Kami menegaskan agar pembahasan dan penetapan APBD dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan Permendagri," ujarnya.

PDI Perjuangan juga menekankan penyelesaian konflik tapal batas di Kapiraya, pemerataan pembangunan wilayah perbatasan, serta fokus pembangunan infrastruktur bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Seluruh fraksi berharap agar APBD 2026 menjadi instrumen yang efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Mimika.

Secara keseluruhan, delapan fraksi DPRK Mimika menyuarakan komitmen bersama untuk mengawal APBD 2026 agar benar-benar pro-rakyat. Mereka menekankan pentingnya perencanaan yang matang, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta pelaksanaan program yang tepat sasaran demi mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Mimika.

Dengan dukungan penuh dari seluruh fraksi, diharapkan APBD 2026 dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Mimika, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

Penulis: Jid

Editor: GF