Kemenko Polkam Tegaskan Peran Strategis Talenta Global Indonesia
Pemerintah Perkuat Sinergi dengan Diaspora Lewat Diaspora Global Summit 2 untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
Papuanewsonline.com - 13 Agu 2025, 22:35 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Papuanewsonline.com, Jakarta - Kementerian
Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya
untuk mengoptimalkan kontribusi strategis diaspora Indonesia dalam pembangunan
nasional. Hal ini disampaikan dalam forum internasional Diaspora Global Summit
2: Connecting Global Talent with Home yang diselenggarakan oleh Indonesian
Diaspora Network United (IDN-U) di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara diaspora Indonesia dari berbagai negara dengan pemangku kebijakan nasional, membahas kontribusi diaspora di sektor-sektor kunci seperti sains, teknologi, teknik, matematika (STEM), kewirausahaan, dan diplomasi ekonomi. Isu strategis yang diangkat meliputi perekrutan talenta diaspora ke dalam ekosistem pembangunan, penyempurnaan regulasi perbankan bagi diaspora eks-WNI, wacana pemberlakuan kewarganegaraan ganda, serta gagasan skema Overseas Citizenship of Indonesia (OCI) yang memberikan hak-hak tertentu bagi diaspora tanpa harus melepaskan kewarganegaraan Indonesia.
Deputi Bidang Koordinasi Politik
Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, menegaskan bahwa diaspora adalah
aset bangsa yang tidak boleh diabaikan.
“Diaspora Indonesia bukan sekadar
bagian komunitas di luar negeri. Mereka adalah aset yang harus didengar dan
diberdayakan, terutama untuk memperkuat daya saing bangsa di panggung global,”
ujarnya.
Koba juga menyoroti peran penting
diaspora dalam memajukan sektor STEM yang menjadi kunci transformasi menuju Indonesia
Emas 2045. Kontribusi mereka dinilai sejalan dengan arah pembangunan nasional
dalam Asta Cita yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, penguatan daya
saing ekonomi, dan pembangunan yang inklusif.
Salah satu langkah afirmatif yang
telah dijalankan pemerintah adalah penerapan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar
Negeri (KMILN) untuk memperkuat ikatan identitas diaspora dengan tanah air.
Namun, Kemenko Polkam menilai regulasi tersebut masih perlu disempurnakan agar
mampu menjawab tantangan dan kebutuhan diaspora secara lebih konkret, baik dari
sisi akses layanan publik, peluang investasi, hingga transfer pengetahuan dan
teknologi.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional seperti Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Ketua Dewan Ekonomi Nasional; Menteri Pariwisata; Wakil Menteri Luar Negeri; perwakilan kementerian/lembaga; pelaku usaha; akademisi; hingga profesional diaspora yang datang dari berbagai negara. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan masyarakat dalam membangun kemitraan yang berkesinambungan dengan diaspora.
Melalui forum seperti Diaspora
Global Summit 2, pemerintah berharap dapat memperkuat diplomasi ekonomi,
memperluas jaringan profesional, dan memfasilitasi kolaborasi strategis yang
akan memberikan dampak langsung pada kemajuan bangsa. Kemenko Polkam menegaskan
akan terus mendorong koordinasi lintas kementerian dan lembaga, agar potensi
diaspora tidak hanya diakui, tetapi juga diintegrasikan secara nyata ke dalam
kebijakan pembangunan nasional.
“Pemerintah hadir untuk
memastikan bahwa setiap potensi diaspora menjadi kekuatan nyata dalam membangun
negeri. Sinergi ini bukan sekadar wacana, tetapi menjadi pilar penting dalam
perjalanan Indonesia menuju 2045,” pungkas Koba.