Ketua DPRK Mimika Minta Pemkab Perhatikan Keterwakilan Suku Asli Mimika dalam Rolling Jabatan
Ketua DPRK Mimika Primus Naktikapareyau meminta Pemerintah Kabupaten Mimika tetap memberi ruang bagi putra-putri asli suku Amungme dan Kamoro dalam proses perombakan jabatan berikutnya demi menjaga keseimbangan representasi masyarakat asli Papua dalam str
Papuanewsonline.com - 11 Mar 2026, 20:21 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Timika – Primus Naktikapareyau ketua DPRK Mimika mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika untuk tetap memperhatikan keterwakilan putra-putri asli suku Amungme dan Kamoro dalam proses perombakan (rolling) jabatan yang masih tersisa. Permintaan ini disampaikannya setelah menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan yang digelar di Gedung Eme Neme Yauware (11/3/2026).
Dalam agenda tersebut, ratusan pejabat dari berbagai
tingkatan resmi dilantik untuk menempati posisi baru di lingkungan Pemkab
Mimika.
Primus mengapresiasi serta menyampaikan rasa terima kasih
kepada pihak Pemkab atas terlaksananya pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama serta pejabat fungsional dan struktural lainnya.
Ia juga menekankan pentingnya bagi para pejabat baru untuk
memiliki kepekaan sosial dan siap turun langsung ke lapangan untuk memberikan
pelayanan.
"Pejabat harus aktif berinteraksi dan melayani
masyarakat di tempat mereka berada. Itulah tujuan utama dari pelantikan yang
dilakukan hari ini," ungkapnya.
Lebih lanjut, Primus berharap koordinasi antara Bupati,
DPRD, dan jajaran dinas terkait dapat berjalan dengan harmonis demi kemajuan
dan kepentingan publik secara luas.
"Kita memiliki satu tujuan bersama: Bupati, DPRD, serta
seluruh dinas yang dilantik hari ini harus bersinergi secara optimal dalam
melayani masyarakat," tuturnya.
Meski demikian, Primus memberikan catatan khusus agar Pemkab
Mimika memberikan porsi perhatian lebih kepada anak asli Papua, khususnya suku
Amungme dan Kamoro, pada tahapan rolling jabatan selanjutnya.
Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Rettob dalam
sambutannya menjelaskan bahwa proses perombakan jabatan akan dilakukan secara
bertahap, mengingat total pejabat yang masuk dalam daftar rolling mencapai 700
orang sehingga tidak mungkin dilaksanakan dalam satu kali acara.
Bupati juga menambahkan bahwa kelanjutan proses tersebut
masih menunggu rekomendasi teknis dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
"Mungkin masih ada yang belum tercakup dalam pelantikan
kali ini. Saya berharap Pak Bupati dapat melihat kembali potensi anak-anak asli
di sini. Jangan sampai mereka merasa kecewa atau merasa seperti 'anak tiri' di
tanah kelahirannya sendiri," pungkas Primus.
Penulis: Jid
Editor: GF