Komisi I DPRK Mimika Gelar RDP Dengan BKPSDM Tentang Formasi CPNS 2024 Khusus OAP

Papuanewsonline.com, Timika, -

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, kembali melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dan Pemerintah Kabupaten Mimika Bagian Organisasi Tata Laksana (ORTAL) terkait formasi kouta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024.

Ketua Komisi I  Alfian Akbar Balyanan  membenarkan bahwa  RDP lanjutan itu, untuk membahas tuntutan dari Aliansi Pemuda Papua (APA) terkait realisasi formasi 315 kouta CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Tahun 2024 yang dikhususkan bagi Orang Asli Papua (OAP) suku Amungme dan Kamoro. 

"Kami sudah lakukan pertemuan lanjutan untuk membahas aspirasi dari teman-teman APA,  dimana pada pertemuan lanjutan dihadiri langsung oleh Kepala BPKSDM dan Ortal sebagai pihak yang berwenang" ucap Alfian Akbar Balyanan, Selasa (17/6/2025).

Alfian menyebutkan, RDP tersebut merupakan kali ke dua, karena  sebelumnya sudah dilaksanakan RDP pada Senin (02/6/2025), Namun saat itu Kepala BPKSDM tidak berkesempatan hadir karena sedang mengunjungi kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

" Dalam RDP lanjutan ini, Komisi I  telah mempertanyakan kejelasan dan perkembangan kepada Kepala BKPSDM terkait kunjungan mereka ke kantor KEMENPAN RB, namun Kepala BKPSDM juga belum mendapatkan informasi lanjutan dari KEMENPAN RB," Tegas Alfian.

Ditambahkan bahwa saat RDP,  Kepala BKPSDM mengatakan masih on progress dan belum ada keputusan resmi dari KEMENPAN RB.

Atas hal ini, Alfian menegaskan,  Komisi 1 akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan mengawal aspirasi APA sampai tahap seleksi dilakukan.

"Kami akan selalu berkoordinasi dengan Pemda dan Opd terkait untuk terus megawal aspirasi dari teman-teman  APA  sampai tahap seleksi nanti," Tegasnya. 

Ia menambahkan Pihaknya akan memastikan pelaksanaan proses seleksi khususnya terkait kouta dan formasi OAP agar dapat disesuaikan dengan latar belakang pendidikan. 

"Kami akan memastikan pelaksanaan proses seleksi ini, sehingga  sesuai dengan latar belakang pendidikan dari teman-teman, agar tersinkronisasi," katanya. 

Sejauh ini lanjut Alfian, OPD yang mengajukan rencana kebutuhan pegawai hanya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan RSUD, sedangkan OPD lain belum mengajukan rencana kebutuhan pegawai. 

"Sejauh ini cuma ada Tiga OPD yang mengajukan rencana kebutuhan pegawai, itulah kenapa formasi yang dibuka kebanyakan dari OPD tersebut, sedangkan OPD lain belum terlalu fokus dan belum sampaikan kebutuhan pegawai mereka," Ujarnya.

Ia berharap, Untuk menjalankan agenda reformasi birokrasi, Dinas-dinas yang belum mengajukan rencana kebutuhan pegawai agar segera mengajukan kebutuhan pegawai agar dapat disinkronisasi dengan kebutuhan dan perekrutan.(Resky)