Lemasa Minta Pemkab Mimika Tepati Kesepakatan Jadwal Diskusi

Papuanewsonline.com, Mimika — Lembaga Masyarakat Adat (Lemasa) Timika meminta Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menepati jadwal diskusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Seruan ini disampaikan menyusul perubahan agenda yang dinilai dapat memengaruhi koordinasi antara Lemasa, Lemasko, dan pemerintah daerah.

Lemasa mengungkapkan adanya dugaan bahwa Pemkab Mimika lebih memprioritaskan Lemasko dalam hal pendanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait keseimbangan perlakuan terhadap dua lembaga adat yang memiliki peran penting dalam dinamika sosial masyarakat Mimika.

Sem Bukaleng, tokoh Lemasa Timika, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah mengundur jadwal diskusi dari tanggal 4 Desember menjadi 8 atau 9 Desember. Menurutnya, perubahan tersebut tidak sesuai dengan komitmen awal yang sudah disepakati bersama. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya menunjukkan sikap konsisten dalam menjalin komunikasi dengan lembaga adat.

Dalam pernyataannya, Sem Bukaleng menyampaikan harapan agar pemerintah mendukung Lemasa dan Lemasko secara setara. Ia menilai bahwa dialog yang terjadwal dengan baik dapat memperkuat kerja sama dan mendorong penyelesaian berbagai persoalan di masyarakat. “Pemerintah harus mematuhi jadwal yang disepakati dan mendukung Lemasa dan Lemasko secara setara,” ujarnya.

Lemasa juga menekankan pentingnya mengembalikan jadwal diskusi sesuai dengan rencana awal, yaitu pada 4 Desember. Mereka menilai penundaan diskusi dan lemahnya koordinasi dapat berdampak pada kelancaran program serta menghambat sejumlah inisiatif masyarakat adat yang tengah berjalan.

Menurut Lemasa, komitmen terhadap penjadwalan bukan hanya soal waktu, melainkan juga bentuk penghargaan terhadap proses komunikasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ketepatan waktu dinilai sebagai faktor penting dalam menjaga efektivitas dialog dan membangun kepercayaan antara lembaga adat dan pemerintah.

Hingga kini, Lemasa masih menunggu klarifikasi dari Pemkab Mimika terkait perubahan jadwal tersebut. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan secara terbuka dan memastikan koordinasi dengan Lemasa dan Lemasko dapat berjalan lebih baik ke depan.

Di tengah dinamika ini, Lemasa tetap menegaskan bahwa dialog adalah jembatan penting untuk menjaga hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan lembaga adat. Oleh karena itu, keseriusan Pemkab Mimika dalam memenuhi komitmen yang telah disepakati menjadi harapan utama masyarakat adat Timika.

Penulis: Hendrik

Editor: GF