MIMIKA DARURAT! SiLPA Rp 1,1 Triliun Dibongkar FORNAS 08, Asta Cita Presiden Prabowo Gagal
Dari Mimika Center hingga Teras Mimika di Jakarta, Miliaran Rupiah APBD Ludes Tanpa Dampak
Papuanewsonline.com - 27 Jul 2026, 10:48 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
Papuanewsonline.com, Timika – Sekretaris FORNAS 08 Papua Raya, Jhon Wenehen membunyikan alarm darurat untuk Kabupaten Mimika. Berdasarkan hasil kajian kritis JW Integrity Watch dan FORNAS 08, pelaksanaan Asta Cita ke-8 Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dinilai gagal total di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Jhon mengatakan Kegagalan tersebut bukan disebabkan faktor teknis, melainkan bobroknya mental birokrasi.
"Jika faktor non-teknis tidak diatasi, maka Asta Cita hanya akan menjadi slogan, bukan kenyataan," tegas Jhon Wenehen kepada media, Senin (27/7/2026).
Borok APBD Mimika: SiLPA Rp 1,1 Triliun Mengendap, Rakyat Tetap Miskin
Jhon menegaskan data yang dipaparkan bukan asumsi, melainkan ringkasan temuan lapangan FORNAS 08.
Ia membeberkan 10 persoalan krusial yang membuat APBD Mimika berdarah-darah:
SiLPA Rp 1,1 Triliun
Uang rakyat sebesar Rp 1,1 Triliun dalam APBD Mimika 2025 mengendap, tidak terserap dan tidak berdampak.
"Uang ada di brankas, namun rakyat tetap miskin," ujarnya.
Proyek Mangkrak Jadi Monumen Gagal
Ia menyebutkan Proyek-proyek strategis tertunda dan mangkrak, karena Selama dua tahun kepemimpinan berjalan, tidak nampak pembangunan di Kabupaten Mimika.
Dana Otsus Juga Jadi Temuan Fornas 08
Jhon membeberkan Pengelolaan Dana Otsus dan DBH Gelap, karena Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil tidak transparan dan tanpa laporan terbuka ke publik.
Amungme-Kamoro Dikorbankan
Lanjut Dia, Hak tanah adat, kompensasi, dan isu lingkungan diabaikan oleh Pemmerintah Daerah, padahal yang terdampak adalah masyarakat kedua suku Amungme dan Kamoro.
Tailing Freeport Cemari Pesisir & CSR Mati Suri
Jhon menambahkan Keselamatan warga pesisir terancam akibat tailing PT Freeport Indonesia, sementara komitmen Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dinilai tidak optimal, bagi lingkungan dan keberlangsungan kehidupan warga masyarakat OAP yang terdampak.
Penyakit Kronis Birokrasi
Selain 10 borok tersebut, FORNAS 08 menemukan 5 penyakit kronis yang menggerogoti Mimika:
- Politisasi program dan anggaran.
- Kepentingan elit dan dinasti politik.
- Kultur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang mengakar.
- Komitmen pimpinan yang lemah.
-5. Perencanaan abal-abal.
Contoh nyata perencanaan abal-abal, menurut Jhon, adalah program Teras Mimika di Jakarta.
"Untuk apa buka Teras Mimika di Jakarta dengan mengerahkan Bupati, Wakil Bupati, Plt Sekda, semua Kepala OPD, habiskan miliaran rupiah kalau produk unggulan saja tidak jelas, stok tidak siap, UMKM tidak dilatih? Itu contoh nyata program tidak berbasis kinerja dan hanya formalitas," tandas Jhon.
Ia menyebut kondisi ini sebagai siklus kegagalan pembangunan yang sempurna, karena Rencana tidak matang, pelaksanaan tidak berkinerja, dampak tidak nyata, dan uang rakyat hilang percuma.
Dampaknya, lanjut Jhon, pengangguran tinggi, layanan pendidikan dan kesehatan belum merata, infrastruktur tertinggal, dan angka kriminalitas semakin meningkat.
"Papua Tengah dalam hal ini Rakyat Kabupaten Mimika butuh keadilan, bukan janji. Butuh kerja nyata, bukan pencitraan. Perubahan dimulai dari keberanian. Kami akan tetap awasi dan kami laporkan," pungkasnya.
Penulis: Hendrik
Editor. : Of