TPNPB Keluarkan Ultimatum Terkait Pembangunan dan Warga Sipil di Pegunungan Tengah Papua

Papuanewsonline.com, Puncak Jaya - Markas Pusat Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeluarkan siaran pers pada Kamis (6/8/2026). Dalam rilis tersebut, TPNPB Kodap XXVIII Yambi menyampaikan pernyataan terkait operasi di wilayah pegunungan tengah Papua.

Juru Bicara TPNPB Sebby Sambom menyebut aksi 2-3 Agustus 2026 di Tolikara merupakan bagian dari perintah komando. Dalam rilis itu disebutkan Komandan Operasi Kodap XXVIII Yambi Mayor Lerimayu Enumbi dan Komandan Operasi Umum Mayjen Lekagak Telenggen bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. TPNPB mengklaim 5 orang yang menjadi sasaran adalah agen intelijen yang menyamar sebagai pekerja bangunan.

Isi Ultimatum TPNPB

Dalam siaran pers yang diterima redaksi, TPNPB menyampaikan peringatan kepada warga yang berprofesi sebagai pekerja bangunan, pedagang, dan profesi sipil lainnya yang masuk ke wilayah operasi mereka.

"Disampaikan kepada orang imigran Indonesia yang berprofesi sebagai tukang bangunan, tukang bakso, penjual sayur dan sebagainya yang memasuki wilayah operasi TPNPB kami siap eksekusi," tulis rilis tersebut.

TPNPB juga mengeluarkan peringatan kepada Orang Asli Papua (OAP) yang berinteraksi dengan aparat TNI-Polri. Dalam rilis itu, mereka menyatakan akan menganggap sebagai mata-mata dan menjadi target jika ditemukan di wilayah konflik.

TPNPB kembali menegaskan tuntutan penghentian seluruh pembangunan dari pemerintah Indonesia di Tanah Papua. "Seluruh pembangunan oleh pemerintah Indonesia di atas Tanah Papua harus dihentikan," tulis rilis yang ditandatangani Jenderal Goliath Tabuni, Letjen Melkisedek Awom, Mayjen Terianus Satto, dan Mayjen Lekagak Telenggen.

Dalam rilis yang sama, TPNPB juga menyebut program Bantuan Polisi (Banpol) dan Komponen Cadangan (Komcad) sebagai bagian dari jaringan intelijen berkedok sipil.

Belum Ada Tanggapan Resmi

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari TNI, Polri, maupun Pemerintah Kabupaten Puncak terkait isi siaran pers tersebut.

Redaksi masih berupaya mengonfirmasi kebenaran informasi dan dampak dari pernyataan TPNPB kepada pihak terkait.

Penulis: Hendrik

Editor: OF