logo-website
Minggu, 26 Jul 2026,  WIT

Wamendagri Ribka Haluk: Terapkan 5T Agar Dana Otsus Tepat Sasaran Bagi Orang Asli Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengingatkan seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua untuk menerapkan lima prinsip atau 5T dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Otonomi Khusus.

Papuanewsonline.com - 26 Jul 2026, 17:48 WIT

Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk

Papuanewsonline.com, Jayapura – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengingatkan seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua untuk menerapkan lima prinsip atau 5T dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Otonomi Khusus. Mulai dari perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaksanaan hingga pengawasan, prinsip ini diharapkan menjadi standar agar manfaat anggaran benar-benar dirasakan secara nyata oleh Orang Asli Papua. 26/726) 

Menurut Ribka, reformasi tata kelola yang telah dijalankan berhasil mempercepat aliran dana berkat integrasi sistem antar kementerian. 

Namun, perbaikan perlu terus diperkuat pada sisi pelaksanaan agar keberhasilan tidak hanya dinilai dari cepatnya anggaran habis, melainkan terukur dari turunnya angka kemiskinan, naiknya Indeks Pembangunan Manusia, serta membaiknya kualitas layanan dasar masyarakat.

Pemerintah juga mendorong peningkatan kemampuan aparatur pengelola keuangan, penyempurnaan data Orang Asli Papua, serta penerapan sistem yang transparan dan berbasis data. 

Seluruh penggunaan anggaran harus sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua guna mendukung misi Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif.

Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Khusus, kata dia, membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah daerah, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua, serta seluruh unsur pimpinan daerah. 

Sinergi ini menjadi kunci agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Jid

Editor: OF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE