APBD-P Mimika 2025: DPRK Kompak Beri Apresiasi dan 'PR' ke Pemerintah

Papuanewsonline.com, Mimika – Rapat Paripurna II Masa Sidang III DPRK Mimika pada Kamis (21/8/2025) berlangsung penuh warna. Agenda utama rapat adalah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.

Dalam forum terhormat itu, delapan fraksi DPRK Mimika tampil kompak: memberi apresiasi kepada pemerintah daerah, sekaligus menitipkan catatan kritis sebagai “PR” yang harus ditindaklanjuti. Sikap ini menunjukkan bahwa wakil rakyat di Mimika tidak hanya sekadar mengiyakan, tetapi benar-benar menjalankan fungsi kontrol terhadap arah pembangunan daerah.

Dalam pandangan umum fraksi, apresiasi pertama ditujukan kepada Bupati Mimika atas penunjukan Abraham Kateyau sebagai Plt Sekda Mimika. Keputusan ini dianggap tepat untuk memperkuat roda birokrasi. Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga mendapat apresiasi karena dinilai berhasil menyusun KUA-PPAS Perubahan 2025 dengan baik.

Namun, di balik apresiasi itu, fraksi-fraksi juga melontarkan catatan kritis.

Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Benyamin Sarira, menekankan agar pelaksanaan APBD-P benar-benar selaras dengan program prioritas daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Fraksi PKB berharap target pendapatan daerah dioptimalkan melalui potensi sumber-sumber pendapatan baru yang bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.

Fraksi Demokrat, lewat Dessy Putrika Rosa Rante, tegas menolak alokasi anggaran untuk kegiatan seremonial yang dianggap tak menyentuh kepentingan rakyat.

“Fraksi Demokrat menolak anggaran seremonial. APBD Perubahan 2025 harus benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Mimika,” tandasnya.

Fraksi Gerindra memberi perhatian khusus pada pemberdayaan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam proyek-proyek daerah. Mereka juga mendesak percepatan pembangunan fisik dan penyediaan rumah layak huni bagi OAP.

Fraksi Eme Neme Yauware menyoroti pentingnya meningkatkan PAD dari sektor perikanan, sektor potensial yang dinilai belum digarap maksimal.

Fraksi Rakyat Bersatu memberikan apresiasi kepada pemerintah atas keseriusannya di bidang pendidikan, salah satu sektor yang dianggap vital bagi pembangunan SDM Mimika.

Fraksi Kelompok Khusus mengingatkan soal pentingnya harmoni eksekutif dan legislatif. Menurut mereka, tanpa sinergi kedua lembaga, kesejahteraan masyarakat sulit diwujudkan.

Sikap fraksi-fraksi ini memberi pesan jelas: DPRK Mimika ingin anggaran daerah benar-benar menjadi instrumen kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka-angka di atas kertas.

Kekompakan memberi apresiasi dan catatan kritis adalah wujud kontrol politik yang sehat. Artinya, DPRK tidak hanya memuji, tapi juga memastikan pemerintah punya kewajiban untuk memperbaiki hal-hal yang belum maksimal.

APBD-P 2025 akan menjadi instrumen penting dalam menjawab tantangan pembangunan Mimika. Tantangan besar seperti pemberdayaan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah bersama.

Diharapkan, melalui sinergi eksekutif dan legislatif, Mimika bisa melahirkan kebijakan anggaran yang pro rakyat, berpihak pada Orang Asli Papua, serta berorientasi pada kemajuan daerah, bukan sekadar proyek jangka pendek.

Penulis : Jidan

Editor : GF