logo-website
Selasa, 11 Agu 2026,  WIT
BERITA TAG Pemerintahan Homepage
RRI Jayapura Mengadakan Dialog Interaktif Mengenai Peran Polwan Dan Polri Dalam Pemilu 2024 Papua news online.com, Jayapura - Bertempat di Stasiun LPP RRI Pro I Jayapura telah dilaksanakan dialog interaktif dengan tema "Polri Presisi Untuk Negeri, Polwan Siap Dukung Pemilu Damai Indonesia Maju." Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (24/8/2023) pagi tersebut menghadirkan dua narasumber yakni Kasie Propam Polres Jayapura, Iptu Susan Tecuari dan personel Dit Lantas Polda Papua Briptu Agustina Asmuruf.Iptu Susan Tecuari dalam kesempatannya mengungkapkan implementasi Polri Presisi dalam tugas Polwan. Menurutnya, Polwan menjalankan setiap prinsip dari selogan Polri Presisi, termasuk prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan dalam aktivitas sehari-hari, baik di kantor maupun di lapangan yang berhubungan dengan masyarakat.Iptu Susan juga menekankan bahwa peran Polwan langsung dirasakan oleh masyarakat, dan ini sejalan dengan semangat transparansi yang dianut oleh Polri Presisi.Menyongsong Pemilu 2024, Iptu Susan menyebut bahwa Polwan dan Polri secara keseluruhan telah melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kelancaran pesta demokrasi tersebut. Pengamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi salah satu prioritas, dengan koordinasi erat antara satuan kerja di Polda Papua.Iptu Susan juga mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan antara tugas dinas yang berhubungan dengan masyarakat dan kepentingan keluarga bagi Polwan. “Kami para Polwan yang juga merupakan Polwan juga harus bisa membagi waktu antara kepentingan dinas yang bersinggungan dengan Masyarakat dan kepentingan keluarga sehingga perlu adanya tekad dan komitmen yang serius dalam menjalani keseharian sebagai seorang Polwan,” tuturnya.Sementara itu, Briptu Agustina Asmuruf, menambahkan perspektif dari Ditlantas Polda Papua. Ia menyebut bahwa persiapan untuk Pemilu 2024 telah dimulai jauh-jauh hari, termasuk persiapan logistik yang diperlukan.Briptu Agustina menekankan bahwa peran Polwan di Ditlantas tidak hanya sebatas mengatur arus lalu lintas, tetapi juga turut serta di tengah-tengah masyarakat pada titik-titik Pemilu untuk membantu dalam pengamanan.Selain itu, ia menyoroti pendidikan yang ketat bagi Polwan, yang mencakup pembentukan karakter yang disiplin dan berintegritas. “Dalam Pendidikan Polwan juga dibentuk karakter yang disiplin serta berintegritas, dimana selama beberapa bulan di Sepolwan kami juga diajarkan untuk menanamkan sifat-sifat disiplin serta tegas dalam kehiduap sehari-hari dimana kedepannya akan diterapakan dalam kehidupan berdinas,” kata Agustina.Kedua narasumber juga menekankan pentingnya niat, tekad, persiapan fisik, serta kehidupan beragama bagi calon Polwan. Mereka juga mengajak generasi muda yang berminat bergabung dengan Polwan untuk bersiap dengan baik.PNO-11 24 Agu 2023, 19:15 WIT
Peringati Hut Ke-75, Polwan Polda Maluku Gelar Ziarah Di TMP Kapahaha Ambon Papuanewsonline.com, Ambon - Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75, Polwan Polda Maluku menggelar kegiatan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kapahaha, Kota Ambon, Kamis (24/8/2023).Upacara ziarah dan tabur bunga di TMP Kapahaha dipimpin Perwira Koordinator (Pakor) Polwan Polda Maluku, AKBP Rositah Umasugi. Ia didampingi Wakil Pakor Polwan, perwakilan Polwan Polda Maluku, serta Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease.Pakor Polwan Polda Maluku mengatakan, ziarah dan tabur bunga yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada para Pahlawan. Mereka rela gugur untuk memperjuangkan Kemerdekaan RI. Perjuangan mereka telah menjadi inspirasi bagi Polwan untuk menjadi abdi negara, serta mampu menerapkan nilai-nilai perjuangan dalam pelaksanaan tugas di masyarakat."Semangat juang nasionalisme dan Patriotisme yang tinggi dari para Pahlawan, selayaknya menjadi teladan bagi segenap Srikandi Polri dalam memberikan pengabdian terbaiknya kepada masyarakat, institusi, bangsa dan negara," katanya.Ia mengatakan, paradigma Polwan saat ini sudah berubah dan jauh berkembang. Meskipun memegang peran ganda sebagai polisi dengan segala dinamikanya, Polwan juga ibu bagi anak-anak dan istri bagi suami. Namin hal itu tidak mengurangi nilai professionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang aparat Negara."Kami juga sudah melakukan anjangsana ke sesepuh dan keluarga Polwan yang sakit menahun, bhakti kesehatan, bhakti sosial, pengaturan dan patroli di daerah rawan gangguan kamtibmas, donor darah dan olahraga bersama," pungkasnya. (PNO-12) 24 Agu 2023, 14:35 WIT
Dialog Interaktif 60 Menit Menjadi Ajang Diskusi Penting Mengenai Peran Polwan Dalam Pemilu 2024 Papua news online.com, Jayapura - Suasana Stasiun LPP TVRI Papua semakin semarak dengan kehadiran sejumlah narasumber dalam Dialog Interaktif Papua 60 Menit dengan tema "Polri Presisi Untuk Negeri, Polwan Siap Mendukung Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju", Rabu (23/8).Acara yang digelar pada Rabu (23/8) ini menjadi ajang diskusi penting tentang peran Polwan dalam mengamankan Pemilu 2024 dan transparansi dalam rekrutmen Polri Tahun 2023.Ketiga narasumber yang menghiasi panggung diskusi ini adalah Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota Kompol Dian Novita Pietersz, S.I.K, Gadik SPN Polda Papua Ipda Sarah Kafiar, dan Briptu Ivana Mandibodibo, Ba Biro SDM Polda Papua.Dalam dialog yang penuh makna ini, Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota menyampaikan pesan penting mengenai peran Polwan dalam mendekatkan diri kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa Polwan memiliki peran krusial dalam mengajak masyarakat untuk mendukung Pemilu 2024 secara damai serta mewujudkan program-program pemerintah yang bertujuan memajukan Indonesia."Kami akan mengerahkan seluruh personel untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024, termasuk Polwan yang juga akan turut berkontribusi dalam menjalankan tugas ini dengan baik," jelas Kasat Lantas.Ipda Sarah Kafiar, yang merupakan tenaga pendidik di SPN Polda Papua, menjelaskan peran SPN dalam mendidik calon anggota Polri dalam menghadapi Pemilu. Materi khusus seperti pengawalan Pemilu diajarkan guna mempersiapkan para calon anggota Polri secara mental dan fisik dalam mengamankan jalannya Pemilu 2024.Dalam kesempatan yang sama, Briptu Ivana Mandibodibo menggarisbawahi peran Polwan sebagai abdi negara serta ibu rumah tangga. "Meski memiliki tugas yang tidak mudah, hal ini justru menjadi motivasi bagi kami. Tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tetap menjadi prioritas, seiring dengan tanggung jawab sebagai ibu," ungkapnya.Tak hanya membahas Pemilu, Briptu Ivana juga menyoroti rekrutmen Polri yang semakin transparan. Ia berharap generasi putra dan putri Papua yang ingin mengabdikan diri pada Institusi Polri untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. “Terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan Polri, Kapolri, dan Kapolda Papua atas dukungan yang diberikan kepada generasi penerus di Tanah Papua,” ucapnya.Dalam kesatuan pendapat, narasumber yang hadir dalam dialog ini mencerminkan semangat dan komitmen Polwan dalam mendukung Pemilu damai dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Dialog Interaktif Papua 60 Menit menjadi wadah penting bagi para narasumber untuk menyuarakan peran Polwan dalam masyarakat dan Institusi Polri.PNO-11 24 Agu 2023, 08:46 WIT
Pemkab Biak Numfor Dan Badan Pertanahan Kembali Menggelar Rakor GTRA Papuanewsonline.com, Biak Numfor - Rapat Koordinasi rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) oleh Badan Pertanahan dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama stakeholder lainnya kembali digelar, di Swissbell Hotel Biak, Selasa (22/08/2023) kemarin.Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si.,M.Pd dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Plt .Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Zacharias L. Mailoa, ST., MM mengakatan, rakor GTRA penting dilakukan sebagai bentuk sinergitas antara stakeholders, khususnya lagi sinergitas pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam melakukan penataan aset dan penataan akses. “Rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria juga penting sebagai sarana penyampaian arahan pelaksanaan kegiatan, penyamaan persepsi antar anggota, sekaligus untuk mengevaluasi jalannya penyelenggaraan gugus tugas reforma agraria selama ini,” ujarya.Melalui sinergitas ini, lanjut Plt. Sekda, diharapkan persoalan agraria yang dihadapi di masyarakat dapat teratasi, serta dapat mendorong pemerintah daerah hingga ke kampung-kampung menggali setiap potensi di wilayah.Dikatakan, pemerintah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan program strategis nasional reforma agraria, termasuk program pembangunan stategis di wilayah Kabupaten Biak Numfor. “Kedepannya saya juga berharap agar dilakukan penataan kembali terhadap setiap wilayah yang menjadi pusat pertanian, peternakan, dan perikanan sesuai data tanah objek reforma agraria (tora) Kabupaten Biak Numfor,” imbuh Bupati dalam sambutan tertulisnya. “Tim GTRA harus dapat memfasilitasi hal ini sehingga masyarakat secara mudah dapat mengakses modal baik itu keuangan, pelatihan, dan peralatan kepada pihak dari lembaga-lembaga teknis terkait,” imbuhnya.Dalam sambutan terulisnya Bupati juga mengingatkan agar tim GTRA terus bekerja sama dan bersinergi dengan semua instansi teknis guna menata aset dan akses seluruh wilayah adminitrasi pemerintah kabupaten Biak Numfor, dengan memperkuat kapasitas pelaksanaan reforma agraria serta mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria. Demikian pula pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah juga harus menjadi perhatian serius dengan minimalisir persoalan atau sengketa di masyarakat.“Saya juga mengingatkan agar penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan di Kabupaten Biak Numfor harus dilaksanakan secara sistematis. mulai dari keterbukaan data, informasi, dan pelaporan dengan pendekatan secara holistik dan tematik,” pungkasnya.“Persoalan tanah supaya dapat diminimalisir, jangan ada lagi ditemui kasus kepemilikan sertifikat diatas sertifikat atau sertifikat ganda. hal ini perlu menjadi catatan penting bagi kita bersama karena kadang persoalan tanah akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat,” imbuhnya lagi. (PNO-12) 23 Agu 2023, 18:35 WIT
Kunker Ke Sorong, Tim Kemendagri Monev Percepatan Realisasi APBD Dan Asistensi Perubahan APBD Papuanewsonline.com, Sorong - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten terus mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penyusunan perubahan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota. Kali ini, Kemendagri menurunkan tim langsung ke Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan monitoring evaluasi (monev) dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan penyusunan perubahan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten Kota Wilayah Papua Barat Daya Tahun Anggaran (TA) 2023 di Hotel Vega Prime, Sorong, Papua Barat, Selasa (15/8/2023).Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, kunjungan Tim Kemendagri ke Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan monev dan asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi dan penyusunan perubahan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya.Pada kesempatan tersebut, Fatoni menyampaikan, “Realisasi Pendapatan APBD Se-Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023 per 11 Agustus 2023 terealisasi sebesar 35,39% atau di bawah rata-rata nasional sebesar 47,95% dan menempati peringkat keempat terendah secara nasional.”Sementara itu, Realisasi Belanja APBD se-Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2023 per 11 Agustus 2023 terealisasi dengan persentase rata-rata sebesar 29,51% atau di bawah rata-rata nasional sebesar 39,88% dan menempati posisi kedua terendah secara nasional.Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya diantaranya, pendapatan APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2023 per 11 Agustus 2023 sebesar 39,55%. Sementara itu, realisasi belanja APBD Kota Sorong Tahun Anggaran 2023 per 11 Agustus 2023 sebesar 34,39%.“Oleh karena itu, mari kita bekerjasama agar realisasi pendapatan dan belanja APBD Provinsi Papua Barat Daya dapat dimaksimalkan sebagaimana yang sudah dianggarkan,” kata Fatoni.Fatoni mengingatkan kembali bahwa realisasi APBD sejak awal tahun perlu dioptimalkan karena sejumlah faktor. Salah satunya adalah uang akan beredar di masyarakat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat. “Kedua, pembangunan lebih awal dilaksanakan sehingga kehadiran negara dan kehadiran pemerintah dirasakan masyarakat dan hasil pembangunan bisa dinikmati sepanjang tahun. Ketiga, pelayanan publik lebih awal diperbaiki, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin tinggi. Keempat, kesejahteraan rakyat meningkat dan kelima, daya saing akan meningkat dan akan menarik investor lebih awal," jelas Fatoni.“Jika penyediaan anggaran yang belum tersedia dalam APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah karena keperluan darurat atau mendesak dengan menggunakan Biaya Tak Terduga (BTT) melalui mekanisme pergeseran anggaran dengan merubah Penjabaran APBD,” sambungnya.Saat ini, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota tengah berproses melakukan APBD perubahan Tahun Anggaran 2023. Fatoni mengingatkan agar mereka memaksimalkan proses APBD Perubahan ini dengan baik."Hal ini perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mengoreksi APBD yang sudah dibahas sejak pertengahan tahun sebumnya dan ditetapkan pada akhir tahun sebelumnya. APBD sudah dilaksanakan sejak awal tahun bisa saja ada yang tidak daoat dilaksanakan dan bisa saja targetnya ada yang perlu diubah. Oleh karena itu, jadikanlah momentum APBD perubahan untuk melakukan revisi, evaluasi dan meluruskan kembali APBD pada tahun anggaran berjalan," jelas Fatoni.Sementara itu, dalam prinsip penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, Fatoni mengatakan pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Terdapat lima kebijakan dalam melakukan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu kebijakan umum, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan kebijakan surplus, defisit dan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan).Kegiatan monev dan asistensi dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dan Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri.Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh seluruh Bupati/walikota di Provinsi Papua Barat Daya, di antaranya (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Daya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua Barat Daya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Papua Barat Daya, Inspektorat serta Badan Anggaran DPR baik Provinsi, Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya serta seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di provinsi Papua Barat Daya. (PNO-12) 23 Agu 2023, 15:13 WIT
Bupati HAN Buka Kuliah Umum Diplomasi Indonesia Yang Diadakan Oleh Kemenlu Papuanewsonline.com, Biak Numfor - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia menggelar kuliah umum dengan tema “Diplomasi Indonesia” di Auditorium IISIP Yapis Biak, Senin (21/8). Kuliah umum yang dibuka oleh Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, S.Si,. M.Pd merupakan bagian dari memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT Kementerian Luar Negeri Indonesia yang ke– 78. Biak dipilih oleh Kementerian Luar Negeri untuk pelaksanaan kuliah umum karena dinilai memiliki posisi strategis di Kawasan Pasifik, yang tentunya menjadi poros maritim dunia. “Kuliah umum penting sebagai kesiapan Indonesia dalam melakukan diplomasi politik, social budaya, ekonomi dan sejumlah kepentingan lainnya terkait dengan strategisnya posisi Kabupaten Biak Numfor sebagai poros maritim dunia yang berada dikawasan Pasifik,” ujar Bupati.Dikatakan, melalui tema besar dari kuliah umum “Asean, Tantangan Global dan Peran Politik Luar Negeri RI”, para pelajar dan mahasiswa yang ada di Biak harus punya pola pikir, cara pandang untuk memahami dengan benar apa geo ekonomi dan geo politik dunia. Untuk itu, lanjutnya, Kabupaten Biak Numfor juga harus siap untuk menghadapi era pasar global yang ada dengan tantangan dunia kedepan dimana didorong sebagai poros politik dunia. Bupati juga mengingatkan, setiap dosen yang ada di Biak memperhatikan kurikulum merdeka belajar harus benar-benar diterapkan dalam setiap proses pendidikan yang ada. “Dalam mendidik anak-anak harus ada standar yang diperhatikan oleh para pengajar, dosen, dan pimpinan perguruan tinggi, harus ada sebuah kearifan lokal yang diperhatikan dengan potensi daerah yang ada,” ujar Bupati Mahasiswa dan pelajar tidak hanya berpikir kuliah, masih lanjut Bupati, tetapi dikolaborasikan dengan visi misi bupati Biak Numfor bagaimana membangun ekonomi kerakyatan sehingga para pelajar ini tidak hanya kuliah tetapi bagaimana mereka bisa membangun UMKM yang ada, usaha yang ada sehingga kita didik mereka menjadi seorang intelektual yang mandiri.  “Saya berharap generasi masa kini dan yang akan datang mampu menampilkan SDM yang mumpuni memanfaatkan setiap peluang serta memiliki daya saing di tingkat lokal, nasional, bahkan global, dalam menyikapi Biak Numfor sebagai poros maritime dunia,” tandasnya. Sekedar diketahui, selain dihadiri pihak Kementerian Luar Negeri, kuliah umum ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat, TNI/Polri serta mahasiswa dan para pelajar. (PNO-12) 23 Agu 2023, 13:40 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
lihat video 10 Feb 2023, 15:22 WIT