logo-website
Rabu, 01 Apr 2026,  WIT

BAPPEDA MIMIKA GELAR MUSRENBANG OTSUS DAN DTI 2027, FOKUS PEMBANGUNAN SDM BERKARAKTER

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun 2027

Papuanewsonline.com - 31 Mar 2026, 22:28 WIT

Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Suasana Musrenbang Otsus dan DTI tahun 2027 yang digelar di Hotel Horison Ultima Timika pada Selasa (31/3/2026).

Papuanewsonline.com, Timika – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) tahun 2027. Kegiatan yang digelar di Hotel Horison Ultima Timika pada Selasa (31/3/26) dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika Santy Sondang yang mewakili Bupati Mimika, diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola dana Otsus.


Mengusung tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkarakter Berbasis Ekonomi Inklusif Menuju Mimika Cerdas, Mimika Sehat, Mimika Produktif”, forum ini menjadi ruang untuk menyatukan arah pembangunan yang berpihak pada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Dalam sambutan yang disampaikannya, Santy menegaskan bahwa pembangunan SDM tidak hanya bertujuan mencetak lulusan pendidikan formal, tetapi juga membentuk manusia yang berintegritas, mencintai budaya lokal, serta memiliki daya saing yang kuat.

“Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama pembangunan. Kita ingin melahirkan generasi Mimika yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter tangguh dan siap bersaing di kancah lokal maupun nasional,” ujarnya.

Selain itu, konsep ekonomi inklusif menjadi perhatian utama, di mana seluruh program pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat, termasuk wilayah pesisir dan pegunungan.

Santy menyampaikan tiga prinsip utama yang wajib diperhatikan oleh OPD pengelola dana Otsus: ketepatan sasaran, transparansi dan akuntabilitas, serta sinergi lintas sektor.

“Tidak boleh ada penyalahgunaan dana. Semua program harus jelas manfaatnya dan bisa dipertanggungjawabkan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menghilangkan ego sektoral dan mengintegrasikan program pendidikan dengan pemberdayaan ekonomi agar lulusan dapat terserap dalam sistem ekonomi daerah.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Mimika Izak Rahajaan menjelaskan bahwa Musrenbang Otsus bertujuan menyelaraskan dan mempertajam prioritas pembangunan daerah.

Forum ini juga menjadi sarana mengevaluasi pelaksanaan program Otsus sebelumnya, menyusun program yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD dan RKPD, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.

“Melalui Musrenbang ini, diharapkan program Otsus benar-benar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua secara menyeluruh,” pungkasnya. 


Penulis: Jid

Editor: GF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE