Bermitra dengan BPH Migas, Wamendagri : Pengawasan BBM Bersubsidi Harus Tepat Sasaran
Provinsi dan Kabupaten Kota di Indonesia harus fokus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi
Papuanewsonline.com - 01 Nov 2022, 07:50 WIT
Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan
JAKARTA –Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian konsumen dan pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu, serta BBM khusus penugasan di provinsi, kabupaten, dan kota.
Langkah tersebut diwujudkan
melalui penandatanganan kerja sama antara Direktur Jenderal (Dirjen) Bina
Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Teguh Setyabudi dengan Kepala BPH Migas
Erika Retnowati.
Adapun prosesi penandatanganan
tersebut turut disaksikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi
Wetipo di Aula BPH Migas, Senin (31/10/2022).
Dalam sambutannya sebelum
penandatanganan MOU berlangsung, Wempi mengatakan momentum tersebut dinilai
penting sebagai upaya mendukung pengawasan konsumen BBM bersubsidi, agar tepat
sasaran.
Jhhon Wempi menyampaikan, selama
ini masih terdapat sejumlah tantangan dalam
penyaluran BBM bersubsidi, “ Sejumlah kalangan yang relatif mampu masih
menikmati BBM bersubsidi, Padahal BBM tersebut seharusnya diperuntukan kepada
rakyat miskin yang membutuhkan,’’ ucap Jhon Wempi.
Lanjut dia, Hal itu-pun kemudian
berimbas pada besarnya konsumsi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).
“ Hal ini tentunya menyebabkan
adanya potensi defisit di akhir tahun. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurang
tepatnya konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu atau JBT, dan
jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) di daerah,” ujar Wempi.
Jhon Wempi berharap, Dengan
kondisi tersebut,pemerintah daerah (Pemda) dapat mendukung langkah-langkah
pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi melalui keikutsertaan dalam melakukan
verifikasi data konsumen JBT dan JBKP.
“ BBM bersubsidi yang diperoleh
melalui alokasi APBN dapat lebih tepat sasaran. Nah Kemendagri menjadi payung
untuk mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan di seluruh indonesia,
sehingga kita akan arahkan kepada Povinsi, Kota dan kabupaten nantinya,
sehingga penyaluran BBM subsidi harus tepat sasaran,” jelas Jhon Wempi.(Ridwan)
