Bupati Mimika Turun Tangan Redam Konflik Kamoro dan Mee di Kapiraya

Papuanewsonline.com, Mimika – Bupati Mimika, Johannes Rettob, turun langsung ke Kapiraya untuk membahas konflik batas wilayah antara suku Kamoro dan suku Mee yang belakangan memicu ketegangan di wilayah tersebut. Kehadiran orang nomor satu di Mimika itu menjadi bagian dari upaya percepatan penyelesaian persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

Konflik batas wilayah ini dinilai membutuhkan penanganan segera guna mencegah meluasnya dampak sosial. Pemerintah daerah pun bergerak cepat dengan menggelar pertemuan bersama sejumlah pihak terkait untuk merumuskan langkah konkret di lapangan.

Dalam pertemuan dengan pemerintah daerah, Bupati Rettob menegaskan bahwa pemerintah akan membentuk tim khusus untuk menangani konflik ini. Tim ini akan terdiri dari TNI/Polri, Kepala OPD, dan DPR, serta akan turun langsung ke lapangan untuk berdialog dengan masyarakat adat dan menentukan batas wilayah.

"Konflik ini bukan hanya persoalan batas wilayah, tapi juga dipicu oleh aktivitas tambang emas ilegal di wilayah tersebut," kata Bupati Rettob. "Kami akan menghentikan sementara aktivitas penambangan emas di wilayah tersebut untuk menjaga keamanan dan ketertiban."

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa persoalan yang terjadi tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi ilegal yang memicu gesekan antarkelompok. Penghentian sementara aktivitas penambangan emas diharapkan mampu meredam situasi sembari proses dialog berlangsung.

Bupati Rettob juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing provokasi, serta menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu konflik lanjutan. "Kami akan bekerja sama dengan masyarakat adat untuk menyelesaikan konflik ini dengan cara yang damai dan adil," tambahnya.

Upaya penyelesaian konflik ini juga mendapat perhatian dari tingkat provinsi. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, telah memerintahkan Bupati Mimika, Deiyai, dan Dogiyai untuk membentuk tim gabungan guna menangani konflik yang terjadi di Kapiraya.

Tim gabungan tersebut akan melakukan negosiasi langsung dengan pemilik hak ulayat dari kedua belah pihak. Pendekatan dialog dan musyawarah adat menjadi kunci dalam menentukan batas wilayah secara jelas dan disepakati bersama.

Dengan langkah-langkah terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat adat, diharapkan konflik batas wilayah antara suku Kamoro dan Mee dapat diselesaikan secara damai dan adil. Stabilitas keamanan di Kapiraya pun diharapkan segera pulih sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.

Penulis: Hend

Editor: GF