FH Uncen Resmikan Kelas Magister Ilmu Hukum di Mimika

Papuanewsonline.com, Timika — Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (Uncen) resmi membuka Program Magister Ilmu Hukum di Kabupaten Mimika, menandai babak baru dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di wilayah yang menjadi jantung ekonomi Papua. Peresmian program ini disertai kegiatan matrikulasi perdana yang berlangsung di Timika, Selasa (4/11/2025), dan dihadiri oleh jajaran akademisi, pejabat pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat.

Langkah strategis ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan pendidikan hukum lanjutan di Mimika, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berbasis pada supremasi hukum dan keadilan sosial.

Dekan Fakultas Hukum Uncen, Dr. Yustus Pondayar, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terselenggaranya pembukaan kelas magister ini. Ia menegaskan bahwa kehadiran program tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Uncen dalam memperluas jangkauan pendidikan tinggi berkualitas ke daerah-daerah strategis di Papua.

“Kehadiran kelas magister ini adalah bukti komitmen kami untuk mendekatkan pendidikan hukum berkualitas kepada masyarakat. Kami ingin memberi ruang bagi aparatur pemerintahan, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan semua pihak yang berperan dalam pembangunan daerah,” ujar Pondayar.

Program ini tidak hanya sekadar memperluas kesempatan belajar, tetapi juga menjadi upaya konkret dalam membangun generasi pemimpin masa depan Papua yang memiliki landasan hukum yang kuat, berpikir kritis, dan berintegritas tinggi.

Kurikulum Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Uncen dirancang dengan tiga pilar utama, yaitu, mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan kritis terhadap sistem hukum nasional dan global, menanamkan kepekaan etika dalam penegakan hukum dan penyusunan kebijakan publik dan memberikan ruang akademik untuk mengkaji hukum adat dan kearifan lokal Papua.

Yustus Pondayar menjelaskan bahwa Mimika, sebagai pusat ekonomi yang dinamis dengan kehadiran perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia, membutuhkan pemimpin dan profesional hukum yang tidak hanya memahami peraturan, tetapi juga mampu mengelola konflik, menegakkan keadilan, dan menjaga harmoni sosial di tengah kompleksitas ekonomi daerah.

“Dinamika sosial dan ekonomi di Mimika menuntut hadirnya pemimpin lokal yang berkarakter dan berwawasan hukum kuat. Kami ingin menyiapkan mereka agar mampu menjadi pengambil kebijakan yang bijak, profesional, dan berintegritas,” tegasnya.

Pondayar juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pembukaan program ini. Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dapat terus ditingkatkan dalam upaya memperkuat kapasitas SDM Papua di berbagai sektor.

“Tanpa dukungan Pemkab Mimika dan berbagai pihak, program ini tidak mungkin terwujud. Ini adalah bukti bahwa dunia akademik dan pemerintah daerah bisa berkolaborasi membangun SDM Papua dari akar rumput,” ujarnya.

Selain itu, pihak Uncen juga berencana menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga hukum, pengadilan, dan kejaksaan di Mimika agar mahasiswa magister dapat mendapat pengalaman langsung dalam praktik hukum dan penyusunan kebijakan publik.

Kepada mahasiswa angkatan pertama Program Magister Ilmu Hukum Mimika, Dekan Yustus Pondayar memberikan pesan penuh makna agar menjadikan kesempatan belajar ini sebagai momentum perubahan diri dan kontribusi nyata bagi daerah.

“Hadirlah sebagai pribadi pembelajar yang rendah hati namun berprinsip. Kalian adalah calon pemimpin hukum Papua masa depan. Gunakan ilmu ini untuk membangun daerah, bukan hanya untuk status,” pesannya disambut tepuk tangan hadirin.

Dengan dibukanya Program Magister Ilmu Hukum Uncen di Timika, Kabupaten Mimika semakin mengokohkan diri sebagai salah satu pusat pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di Papua Tengah.

Program ini diharapkan menjadi wadah lahirnya sarjana hukum berkualitas, berjiwa nasionalis, dan memiliki kepedulian terhadap keadilan sosial di Tanah Papua.

Langkah Fakultas Hukum Uncen ini juga sejalan dengan visi besar pemerintah untuk mendistribusikan akses pendidikan tinggi ke wilayah-wilayah potensial di luar Jayapura, sehingga tidak semua mahasiswa harus ke ibu kota provinsi untuk melanjutkan studi lanjutan.

Pembukaan kelas magister ini bukan sekadar seremoni akademik, tetapi simbol dari semangat perubahan dalam mencetak SDM Papua yang siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Fakultas Hukum Uncen menegaskan akan terus mendukung program-program pendidikan berbasis daerah yang berpihak pada masyarakat lokal dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan di Papua.

Penulis: Abim

Editor: GF