Menko Yusril dan Wamenko Otto Hadiri Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025

Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, didampingi Wakil Menteri Koordinator Kumham Imipas Otto Hasibuan, menghadiri kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 yang digelar di Balairung Mahkamah Agung RI.

Kegiatan ini menjadi forum resmi penyampaian capaian kinerja lembaga peradilan sepanjang tahun 2025, sekaligus ajang refleksi atas berbagai tantangan dan langkah pembenahan sistem hukum nasional di tengah dinamika perubahan regulasi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan peradilan yang semakin berkualitas.

Laporan Tahunan Mahkamah Agung dibacakan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto, yang menegaskan bahwa reformasi hukum pidana menjadi salah satu fokus utama seiring mulai diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru. Reformasi tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem peradilan yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Sepanjang tahun 2025, Mahkamah Agung bersama seluruh badan peradilan di bawahnya berhasil menyelesaikan 97,2 persen perkara tepat waktu. Capaian ini sekaligus mempertahankan rasio penyelesaian perkara di atas 97 persen selama enam tahun berturut-turut, yang mencerminkan konsistensi kinerja dan tata kelola peradilan yang semakin efektif.

Selain kinerja penyelesaian perkara, Mahkamah Agung juga terus mendorong penguatan integritas lembaga peradilan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah satuan kerja yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sebagai wujud komitmen mewujudkan sistem peradilan yang bersih, transparan, dan melayani.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan apresiasi atas konsistensi kinerja Mahkamah Agung dalam menjaga kualitas penyelesaian perkara serta memperkuat integritas lembaga peradilan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun kepastian hukum dan keadilan substantif bagi masyarakat.

Yusril juga menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam mendukung implementasi KUHP baru agar berjalan efektif, berkeadilan, dan selaras dengan semangat reformasi hukum nasional. Pemerintah, melalui Kemenko Kumham Imipas, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan strategis di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Kehadiran Menko Yusril dan Wamenko Otto dalam kegiatan ini mencerminkan dukungan penuh pemerintah terhadap penguatan peradilan nasional. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu mempercepat terwujudnya sistem hukum yang modern, responsif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun peradilan yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. (GF)