Fornas 08: Serapan APBD Mimika 32,9% Memalukan!

Papuanewsonline.com, Mimika - Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika yang baru mencapai 32,90 persen per 6 Agustus 2026 menuai kritik tajam.

Sekretaris Jenderal DPD Forum Nasional (Fornas) 08 Papua Raya, Jhon Wenehen, menilai angka tersebut bukan sekadar lambat, tetapi cerminan gagalnya perencanaan dan keberpihakan anggaran kepada rakyat kecil.

Sebelumnya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen T. Mallisa mengatakan posisi realisasi 32,90 persen tersebut merupakan data per 6 Agustus 2026. Ia pun meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan guna mengejar target penyerapan hingga akhir tahun.

Data BPKAD ini sejalan dengan tren lambatnya serapan Mimika tahun ini. Pada 17 Juli 2026 lalu, realisasi baru 26,56 persen, naik dari 24,89 persen di minggu sebelumnya. Artinya dalam hampir 3 minggu, kenaikan hanya sekitar 6,34 persen.

Menanggapi pernyataan Kepala BPKAD tersebut, Jhon Wenehen menegaskan, masalah Mimika bukan hanya soal kecepatan, tapi soal kualitas penyerapan.

"Jika strategi untuk mengejar penyerapan APBD di sisa 4 bulan ini hanya dengan memperbanyak kegiatan seremonial, seminar, sosialisasi di hotel, bimtek dan perjalanan dinas, maka itu hal yang sangat memalukan," tegas Jhon Wenehen kepada media di Timika, Minggu (10/8/2026).

Menurutnya, pola penyerapan seperti itu adalah penyakit lama birokrasi di Papua.

"Penyerapan APBD dengan perbanyak kegiatan seremonial yang tidak berdampak terhadap ekonomi masyarakat kecil merupakan hal yang memalukan. Karena penyerapan APBD hanya dinikmati segelintir orang melalui kegiatan seremonial. Rakyat di pasar, mama-mama Papua, petani, nelayan, UMKM, tidak dapat apa-apa," kritiknya.

Jhon menyebut, APBD Mimika yang bernilai triliunan rupiah seharusnya menjadi instrumen pengungkit ekonomi rakyat, bukan ajang bagi-bagi proyek kegiatan di kalangan OPD.

Ia membeberkan 3 catatan tajam untuk Pemkab Mimika:

1. Serapan Rendah = Program Mati: Di bulan Agustus seharusnya realisasi sudah di atas 60-70 persen. Angka 32,9 persen di awal Agustus menunjukkan banyak program pro-rakyat belum berjalan.

2. Jebakan Seremonial Akhir Tahun: Setiap akhir tahun, demi mengejar target 90 persen, OPD akan berlomba menghabiskan anggaran lewat kegiatan yang tidak produktif. Ini pemborosan dan rawan korupsi.

3. Ekonomi Kecil Terabaikan: Yang dibutuhkan masyarakat Mimika saat ini bukan pduk dan seremoni, tapi modal usaha, subsidi transportasi bahan pokok, perbaikan jalan kampung, air bersih, dan pasar yang hidup.

"Kami di Fornas 08 Papua Raya yang mengawal visi Presiden, menekankan Asta Cita ekonomi kerakyatan. Jangan sampai Bupati dan Wakil Bupati sudah berlari kencang membangun, tapi OPD masih sibuk dengan pola lama. BPKAD harus evaluasi total, bukan hanya minta dipercepat, tapi tanya: kegiatan yang dipercepat itu untuk siapa?" ujar Jhon.

Ia mendesak BPKAD dan Inspektorat Mimika membuka transparansi jenis kegiatan yang akan digenjot 4 bulan ke depan. Publik berhak tahu berapa persen yang untuk belanja infrastruktur produktif, belanja modal, pemberdayaan ekonomi, dan berapa persen yang hanya habis untuk belanja perjalanan dinas dan rapat-rapat.

"Jangan sampai APBD Mimika yang besar ini, realisasinya terlihat tinggi di atas kertas pada Desember nanti, tapi kemiskinan di Mimika tetap tinggi. Itu namanya kaya di laporan, miskin di lapangan," pungkasnya.

Editor: OF