Kemenko Kumham Imipas Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Indonesia Emas 2045

Papuanewsonline.com, Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) menegaskan komitmennya dalam mendukung implementasi program prioritas Presiden melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat persiapan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Rapat persiapan ini dihadiri oleh Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, dan mengusung tema besar “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Rakornas dirancang sebagai forum strategis untuk menyatukan langkah lintas kementerian dan pemerintah daerah.

Kegiatan rapat dibuka oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya. Dalam arahannya, ia memaparkan struktur rangkaian acara Rakornas, termasuk pembagian subtema kepada para narasumber yang terdiri dari para Menteri Koordinator serta Menteri dari kementerian teknis terkait.

Rakornas 2026 dijadwalkan berlangsung pada 2 Februari 2026 di Sentul International Convention Center (SICC). Forum ini akan menghadirkan diskusi lintas sektor guna membahas isu-isu strategis nasional yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program prioritas Presiden di daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Hariyono, menyampaikan penjelasan teknis terkait mekanisme pelaksanaan diskusi panel. Penjelasan tersebut mencakup alur diskusi, pembagian peran narasumber, hingga pengaturan sesi interaktif agar pembahasan berjalan efektif dan terarah.

Dalam kesempatan tersebut, Sesmenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, menegaskan kesiapan Kemenko Kumham Imipas untuk mendukung penuh kelancaran Rakornas 2026 sebagai wadah strategis memperkuat sinergi pusat dan daerah.

Menurutnya, Rakornas 2026 menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor, khususnya di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan, agar pelaksanaan program prioritas nasional berjalan lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui forum ini, pemerintah kembali menegaskan komitmen bersama dalam membangun kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah sebagai fondasi utama percepatan pembangunan nasional menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. (GF)