Kerja Sama Freeport-Pemda Mimika Diragukan Ketua Pemuda Kei: "Jangan Jadikan OAP Topeng"

Papuanewsonline.com, Timika – Rencana kerja sama PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Nota Kesepakatan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Amungme, Kamoro, dan Orang Asli Papua (OAP) menuai kritik. Ketua Komunitas Pemuda Kei Mimika, Edoardus Rahawadan, meminta perusahaan mempertimbangkan ulang, bahkan membatalkan skema kerja sama lewat Pemda.

Dalam rilis tertulis ke Papuanewsonline.com, Kamis (19/6/2026), Edoardus mengapresiasi niat mulia Freeport. Namun ia meragukan pelaksanaan jika melalui jalur birokrasi pemerintah daerah.

"Kami melihat niat Freeport sangat mulia dan patut didukung. Tapi pengalaman membuktikan, melibatkan Pemda Mimika tidak menjamin program benar-benar terbangun dan dinikmati masyarakat sasaran," tegas Edoardus.

Keraguan itu berakar dari catatan panjang realisasi APBD Mimika. Menurutnya, dana APBD yang jelas asal-usul dan diawasi ketat lembaga audit tetap menunjukkan ketidakkonsistenan penggunaan.

"Dana APBD jelas diawasi, tapi kenyataannya tetap tidak konsisten. Janji membangun infrastruktur dasar di kampung-kampung sampai sekarang realisasinya bisa dibilang nol persen. Masyarakat menunggu tapi tidak terwujud," ujarnya.

Desak Kerja Sama Langsung dengan YPMAK & Tokoh Adat

Sebagai solusi, Edoardus menyarankan Freeport mengubah pola kerja sama. Daripada lewat Pemda, perusahaan diminta bermitra langsung dengan lembaga representasi masyarakat asli.

"Karena tujuannya menyejahterakan, jalan terbaiknya Freeport berhubungan langsung dengan YPMAK, kepala suku, dan elemen masyarakat sendiri. Sudah ada wadahnya, sudah ada pemimpinnya. Tidak perlu berbelit-belit," katanya.

Ia juga menegaskan: "Stop penggunaan nama masyarakat Orang Asli Papua hanya sebagai topeng untuk meraup keuntungan kelompok tertentu."

Pembangunan Harus Berbasis Kearifan Lokal

Edoardus menekankan, pembangunan untuk OAP tidak bisa disamaratakan. Program harus disusun berlandaskan identitas, budaya, dan kearifan lokal suku Amungme-Kamoro.

"Sudah ada YPMAK, sudah ada kepala-kepala suku yang mengenal betul kebutuhan dan budaya masyarakat OAP. Mari bangun kami berdasarkan jati diri kami sendiri, bukan proyek yang hanya berhenti di atas kertas," pungkasnya.

Selain itu, Edoardus menyoroti sejumlah proyek lain yang menurutnya gagal, seperti pembangunan Jembatan Waa Banti dan program air bersih di pesisir. Ia meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas proyek mangkrak tersebut.

Upaya Konfirmasi: Hingga berita tayang, redaksi berupaya mengonfirmasi tanggapan ini kepada PT Freeport Indonesia, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan YPMAK.

Penulis: Hendrik

Editor: GF