Kritik Pj Bupati Mimika Berlebihan, Legislator Saleh Alhamid Disemprot KPKM

Papuanewsonline.com, Timika-

Kritikan berlebihan yang dilayangkan anggota DPRD Mimika Saleh Alhamdi terhadap Pj Bupati Mimika Falentinus Sudarjanto Sumito disesalkan Komunitas Pemuda Kei Mimika (KPKM).

Ketua Komunitas Pemuda Kei Kabupaten Mimika Edward Rahawadan menegaskan apa yang disampaikan anggota DPRD Kabupaten Mimika Sale Alhamid diruang publik tentang Pj Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito tidak berdasar dan menjurus ke fitna yang keji.

" Apa yang disampaikan Anggota DPRD ini, merupakan karangan bebas yang tidak berdasar, sehingga berpotensi hukum terhadap yang bersangkutan," ucap bung Edward melalui sambungan telepon selulernya, Senin (9/9).

Bung Edward menyebutkan, recaman suara hingga dipublikasi media ke publik dari anggota DPRD Saleh Alhamid, adalah masalah serius dari segi etika dan hukum publik.

Dari recaman suara Saleh Alhamid mencurigai Pj Bupati Valentinus Sudarjanto Sumito dikirim Kemendagri hal ini bagian dari by desain untuk memenangkan calon Bupati tertentu merupakan keterangan yang menyesatkan.

" Keterangan ini menyesatkan publik Mimika, karena tidak berdasarkan fakta," jelasnya.

Dikatakan Bung Edo, apa yang disampaikan Saleh Alhamid  sangat  mencoreng citra dan institusi Negara serta mencoreng stabilitas proses demokrasi di Kabupaten Mimika.

Bung Edo menilai keterangan Saleh Alhamid sebagai anggota DPRD terhadap Pj Bupati Mimika tidak beretika.

" Dari aspek etika, tindakan konyol anggota DPRD ini sangat problematika, karena berkaitan dengan fitna, kecurigaan tanpa dasar, dan penyebaran informasi yang tidak benar, yang berpotensi masalah hukum," tandasnya.

Ia memaparkan Saleh Alhamid sebagai Anggota DPRD tidak jujur dan bertanggungjawab dalam menyampaikan pendapat di publik.

" Menyebarkan Kecurigaan tanpa ada bukti, bisa memicuh presepsi negatif terhadap masyarakat, menurunkan kepercayaan publik terhadap proses Politik dan Pemerintahan, dan tindakan ini merupakan pelanggaran etika dalam komunikasi publik, apalagi tidak disertai dengan bukti yang falid," ujarnya.

Lanjut bung Edo, tuduhan bahwa Pj Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito berperan untuk memenangkan Paslon tertentu ini merupakan tuduhan Hoax, yang sangat-sangat  berpotensi merusak integritas proses demokrasi.

" Ini setelah diamati, tindakan ini tidak etis dilakukan oleh seorang anggota DPRD, apalagi Saleh Alhamid merupakan  ketua DPC Partai Hanura di Kabupaten Mimika," tegasnya.

Kata bung Edo, kedatangan Pj Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito merupakan mandat dari Negara, sehingga tuduhan Saleh Alhamid tanpa data dan bukti merupakan tindakan tidak etis yang menimbulkan perpecahan dan merusak kepercayaan publik terhadap Negara.

Dari sisi hukum lanjut bung Edo, tuduhan dan kecurigaan Saleh Alhamid kepada Pj Bupati Valentinus tanpa bukti bisa dibawa ke ranah hukum, jika recaman tersebut beredar luas di publik tanpa disertai bukti, sebagaimana pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE.

" Ini juga bisa masuk ke pencemaran nama baik dan fitna sebagaimana diatur dalam pasal 310 dan 311 KUHP, " sorot bung Edo.

Apa yang dilakukan Saleh Alhamid ini juga bagian dari menyebarkan informasi Hoax dan bisa masuk ranah hukum sebagaimana amanat pasal 8 ayat 1 UU ITE, informasi ini juga bagian dari fitna dan hasutan karena yang bersangkutan menyebarkan tuduhan yang tidak benar, dan hal ini juga bisa dibawa ke ranah hukum sebagaimana pasal 311 KUHP dan pasal 160 tentang penghasutan.

" Ini tindakan konyol yang berusaha merusak kepercayan publik terhadap institusi Negara terutama Kemendagri dan Pejabat yang diangkatnya," terangnya.

Bung Edo mengakui, tindakan Saleh Alhamid juga bagian dari memicu instabilitas Politik di Mimika, karena tuduhan yang tidak berdasar disebarluaskan mempengaruhi opini masyarakat dan menciptakan permusuhan antar kelompok politik di Kabupaten Mimika.

Ia berharap agar semua pihak mendukung kinerja Pj Bupati Mimika Valentinus Sudarjanto Sumito, untuk menciptakan kamtibmas yang Harmonis di Kabupaten Mimika

.(Tim)