logo-website
Sabtu, 22 Agu 2026,  WIT

Menko AHY: Kritik dan Aspirasi Masyarakat adalah Kompas Pembangunan yang Tepat Sasaran

AHY menegaskan pentingnya peran kritik, aspirasi, dan laporan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi utama pemerintah. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama pimpinan Ombudsman Republik Indonesia.

Papuanewsonline.com - 22 Agu 2026, 14:32 WIT

Papuanewsonline.com/ Politik & Pemerintahan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama pimpinan Ombudsman Republik Indonesia.

Papuanewsonline.com, Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya peran kritik, aspirasi, dan laporan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi utama pemerintah. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bersama pimpinan Ombudsman Republik Indonesia. 

AHY menekankan bahwa pemerintah harus senantiasa membuka diri terhadap berbagai masukan, termasuk kritik yang justru membantu memahami persoalan secara lebih konkret dan akurat.

“Pemerintah harus terus mendapatkan masukan, bahkan kritik yang membuat kita lebih memahami permasalahan masyarakat, sehingga solusi bisa lebih tepat dan langsung ke sasaran,” ujar AHY. 

Menurutnya, laporan masyarakat memiliki nilai istimewa karena memuat rincian yang jelas: lokasi, waktu, pihak yang terlibat, hingga bentuk permasalahannya. 

Informasi semacam ini ibarat gejala penyakit yang terdiagnosis jelas, sehingga solusi yang ditetapkan pun menjadi tepat sasaran.

 “Jika gejalanya jelas, maka obatnya pun jelas,” ungkapnya.

AHY menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Ombudsman RI yang secara aktif membuka ruang aspirasi masyarakat. 

Laporan-laporan yang masuk menjadi instrumen berharga untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mendeteksi potensi penyimpangan pelayanan publik. 

Khusus di bidang infrastruktur, masukan warga menjadi jaminan agar setiap proyek yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan dan memberi manfaat nyata, bukan sekadar bangunan fisik tanpa makna.

Pembangunan, tegas AHY, tidak boleh berhenti pada capaian fisik semata. Setiap program harus mampu melahirkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Sinergi antara pemerintah dan Ombudsman menjadi kunci tata kelola yang responsif: setiap masukan diterjemahkan menjadi perbaikan kebijakan, sehingga pelayanan negara terus membaik dari waktu ke waktu.

Penulis: Jid

Editor: OF

Bagikan berita:
To Social Media :
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE