"Jangan Bangun Kota Baru Pitowaiburu Jika 3 Hal Ini Belum Beres!" Tegas Dianu Omaleng

Papuanewsonline.com, Mimika - Wacana Kota Baru Pitowaiburu disambut baik. Tapi tokoh masyarakat Dianu Omaleng beri peringatan keras ke Pemda Mimika: Jangan sampai proyek ini hanya jadi mimpi dan merugikan warga.

Peringatan itu disampaikan Dianu dalam rilis tertulis ke papuanewsonline.com, Sabtu (22/8/2026).

“Pembangunan Kota Baru di Pitowaiburu merupakan tujuan baik, untuk membuka akses pada penduduk yang terisolasi oleh pengembangan luar,” ujar Dianu.

Namun menurutnya, ada beberapa catatan penting yang wajib diselesaikan sebelum batu pertama diletakkan.

1. JANGAN SAMPAI PENDATANG JADI PENGUASA TANAH ADAT

Dianu mempertanyakan keseriusan Pemda. Apakah kota ini benar-benar untuk kebutuhan mendasar warga Pitowaiburu, atau ada tujuan tak terduga di baliknya?

Ia menyorot potensi masuknya pencari kayu gaharu, operator sensor, hingga nelayan dari luar. 

“Hal seperti ini juga perlu dilihat baik, karena penduduk ini akan menjadi penguasa baru atas tanah dan alam setempat,” tegasnya.

Solusinya: Pemda bersama Lembaga Adat wajib segera petakan wilayah adat, tetapkan hak ulayat dan zonasi hutan/pesisir. Kebutuhan dasar warga asli seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi lokal harus didahulukan daripada pembangunan fisik seremonial.

2. JANGAN BOROSKAN UANG RAKYAT! RAWAN JADI PROYEK MANGKRAK

Dianu mengingatkan, pembangunan ini pakai uang APBD. Harus dihitung matang.

“Memang sudah selayaknya menggunakan APBD untuk kepentingan warga, namun jangan menyepelekan hal-hal yang akan bisa saja menjadi pengeluaran APBD yang cuma-cuma dan akan menjadi proyek mangkrak,” katanya.

Dengan kondisi geografis Mimika Barat Jauh dan biaya logistik tinggi, Dianu minta dilakukan studi kelayakan dan analisis biaya-manfaat dulu. 

Ia sarankan bangun bertahap: dermaga perintis, puskesmas, listrik, telekomunikasi. Jangan langsung paksakan konsep "kota baru" sekaligus.

“Waktu pembangunan kota baru harus dipikirkan secara matang, jangan sampai bernasib sama dengan proyek ibu kota baru di Kalimantan,” ujarnya.

3. KUNCI DENGAN HUKUM! BIAR TIDAK MATI SAAT GANTI BUPATI

Catatan terakhir soal politik. Dianu menilai pembangunan ini sangat rawan terhenti saat ada pergantian pemimpin.

“Karena berpengaruh pada pemilihan pemimpin baru juga akan menjadi pengaruh pada pembangunan kota baru di Pitowaiburu,” tegasnya.

Agar tidak mangkrak, seluruh rencana wajib dikunci dalam RTRW dan RPJPD/RPJMD yang mengikat secara hukum. 

“Tanpa dasar hukum peruntukan yang kuat dan partisipasi publik, pergantian kepala daerah kerap berujung pada penghentian prioritas anggaran,” pungkasnya.

Dianu berharap masukan ini jadi bahan penting bagi Pemda Mimika dan DPRD agar pembangunan benar-benar menyejahterakan masyarakat lokal tanpa mengorbankan hak ulayat dan alam.

Hingga berita ini diturunkan, Pemda Mimika belum memberikan tanggapan resmi.

Penulis: Hendrik

Editor: OF