Menko Yusril: Presiden Prabowo yang Tentukan Pembentukan TGPF Demo Ricuh

Papuanewsonline.com, Jakarta – Polemik terkait usulan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas peristiwa demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus lalu mendapat tanggapan serius dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

“Jika Presiden memutuskan, maka sebagai pembantu beliau, kami akan memfasilitasi pembentukan tim independen untuk mengungkap semua fakta yang terjadi,” kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Yusril menjelaskan, wacana pembentukan TGPF menguat setelah adanya pertemuan Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Negara, Kamis (11/9/2025). Dalam pertemuan itu, para tokoh menekankan pentingnya kehadiran tim investigasi independen guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam mengungkap tragedi demonstrasi yang menyebabkan 10 orang meninggal dunia di berbagai daerah.

Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bahkan menyebut Presiden telah menyetujui usulan tersebut. Namun, Yusril meluruskan bahwa hingga Jumat siang belum ada arahan resmi dari Presiden untuk menindaklanjutinya.

“Presiden mendengarkan aspirasi itu dan menyatakan ide tersebut sebagai gagasan yang baik, namun belum ada keputusan final yang disampaikan kepada kami,” jelas Yusril.

Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Aparat penegak hukum telah mengambil langkah tegas dalam merespons aksi demonstrasi yang berakhir dengan kericuhan. Dari ribuan peserta aksi yang ditangkap, puluhan orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perusakan, penjarahan, pencurian, hingga penghasutan.

“Dari hasil pengecekan langsung saya ke Polda Metro Jaya, Polda Sulawesi Selatan, dan Polrestabes Makassar, saya memastikan langkah hukum sudah dijalankan dengan tegas terhadap mereka yang terlibat,” tegas Yusril.

Kini, publik menanti sikap resmi Presiden Prabowo apakah akan membentuk TGPF atau menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berjalan. Pembentukan tim independen dipandang penting oleh sejumlah kalangan untuk menjamin keadilan serta mengungkap kemungkinan adanya pelanggaran prosedural dalam penanganan unjuk rasa.

Yusril memastikan, jika Presiden memberi lampu hijau, pemerintah akan mendukung penuh serta menyediakan fasilitas yang diperlukan.

“Pemerintah siap mendukung sepenuhnya pembentukan TGPF jika Presiden menyatakan perlu. Prinsip kami adalah keterbukaan, keadilan, dan kepastian hukum,” pungkasnya.(GF)