Temuan BPK Perjalanan Dinas untuk 48 SKPD di Kabupaten Mimika Tembus 15,7 Miliar

Papuanewsonline.com, Timika,-

Pengelolaan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabuapten Mimika dengan perjalanan dinas tipu-tipu, terus menjadi sorotan BPK.

Data yang diterima Media Papuanewsonline.com pada Jumat tanggal 17 Juli 2026, menyebutkan pada 13 Januari 2026 BPK Perwakilan Papua Tengah menyerahkan 2 LHP ke Pemkab Mimika.

LHP Kepatuhan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2024 sampai dengan Triwulan III 2025.

LHP Kepatuhan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal TA 2024 dan 2025 sampai dengan Triwulan III.

Temuan BPK Terkait Kepatuhan

Terjadi Kekurangan penerimaan Rp 939,11 juta dari pajak hotel dan reklame + kurang setor PPJ Rp 2,19 miliar.

Yang lebih mengejutkan BPK juga menemukan Beban perjalanan dinas luar daerah tidak sesuai ketentuan senilai Rp 15,07 miliar di 48 SKPD.

BPK juga nenemukan Kelebihan pembayaran 9 paket pekerjaan senilai Rp 2,91 miliar karena kekurangan volume pekerjaan.

Dalam rekomendasinya BPK mendesak agar segerah ditindaklanjuti 60 hari, dan bila telat akan diambil alih oleh APH.

BPK menemukan 70 temuan yang wajib ditindaklanjuti selama 60 hari.

 inti temuannya:  

1. Administrasi - pegawai sudah pensiun tapi masih dibayar gaji 

2. Aset - paling rumit, banyak pensiunan/pindah tugas tidak kembalikan aset.

3. Kinerja - OPD tidak kasih indikator kinerja output.

 4. Proyek - kekurangan bayar atau kekurangan volume pekerjaan.

LKPJ 2024 bagus di kertas (WTP 10x), tapi serapan belanja sudah bolong 12,27%. Pola itu makin parah di 2025 - serapan anjlok ke 75,73% sehingga sisa Rp 1,1 T jadi Silpa, yang oleh BPKAD dijelaskan sah secara aturan tapi oleh publik Mimika, ini bukti kegagalan eksekusi dari Johnes Rettob sebagai Bupati.

Perjalanan Dinas fiktif yang mencapai 15,7 Miliar di Kabupaten Mimika, akhirnya membuka kotak Pandora Bupati Mimika Johanes Rettob yang turut melakukan perjalanan dinas dengan sekali jalan menghabiskan 300 Juta.

Penulis : Hendrik

Editor.   : Gf