Mimika Bagai Rumah Konflik, Yohanes Kemong: Kepemimpinan Johanes Rettob Gagal Total

Papuanewsonline.com, Mimika - Kabupaten Mimika selama dua tahun terakhir di bawah kepemimpinan Bupati Johanes Rettob dinilai gagal total dan telah berubah menjadi rumah konflik.

Penilaian keras itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Papua Tengah, Yohanes Kemong. Menurutnya, Mimika hari ini menjadi panggung berbagai persoalan yang tak kunjung diselesaikan.

"Mimika bagaikan rumah konflik. Mulai dari aksi begal, pencurian sepeda motor, hingga keributan di mana-mana. Ini potret kegagalan kepemimpinan," tegas Yohanes Kemong kepada wartawan, Rabu.

Kondisi terbaru, hari ini di SP2 terjadi aksi bakar ban di jalan raya. Massa menuntut Bupati turun langsung menyelesaikan persoalan. Aksi itu menurut Kemong adalah puncak dari keresahan panjang masyarakat.

"Di mana-mana mulai terjadi keresahan. Di warung kopi orang bicara tentang lemahnya Bupati. Di kantor-kantor yang dibahas adalah kelemahan kepemimpinan Bupati. Di berbagai tempat masyarakat menilai kinerja Bupati lemah. Ini fakta di lapangan," ujarnya tajam.

Yohanes Kemong menilai ada enam kelemahan fatal Johanes Rettob: lemah kepemimpinan, lemah kebijakan, kurang hadir di daerah, lemah pengawasan, lemah ketegasan dalam birokrasi, dan lemah dalam semua aspek pemerintahan.

"Bupati lebih banyak di luar daerah. Datang empat hari lalu, kembali lagi. Datang lima hari lalu, kembali lagi. Kerjanya pergi ke Makassar, Yogyakarta, Jakarta, Bali, hingga Jayapura. Padahal dia punya tanggung jawab terhadap rakyat dan wilayah yang dipimpinnya. Mimika dibiarkan tanpa nahkoda," kritiknya.

Tak hanya itu, pengelolaan anggaran juga disorot. Kemong menyebut SILPA besar, anggaran tidak diawasi dengan baik, dan program-program dipertanyakan keberadaannya.

"Sebagai anak daerah sekaligus anggota DPR yang bisa melihat, mengawasi dan menilai langsung, saya sangat menyayangkan kepemimpinan Johanes Rettob. Ini sangat memprihatinkan," katanya.

Menurutnya, kekecewaan masyarakat sudah meluap. Diskusi di warung kopi, keluhan di jalan-jalan, hingga video-video kekecewaan di media sosial menjadi bukti bahwa rakyat sudah muak.

Kemong juga menyoroti lemahnya peran Wakil Bupati yang dinilai tidak diberi kewenangan cukup untuk mengambil langkah di saat Mimika krisis kepemimpinan.

"Dalam kondisi seperti ini, sangat sulit bagi Wakil Bupati mengambil langkah apabila kewenangannya terbatas. Semua dikunci," ungkapnya.

Lebih keras lagi, Kemong membongkar dugaan monopoli proyek.

"Proyek-proyek lebih banyak dikuasai oleh keluarga Bupati, tim sukses, maupun pihak-pihak tertentu. Kondisi ini bahkan lebih buruk dibandingkan pemerintahan sebelumnya yang pernah kami kritik," tegasnya.

Situasi ini dinilai sangat berbahaya bagi masa depan Mimika. Karena itu, Yohanes Kemong mengajak masyarakat Mimika, terutama anak-anak Papua yang peduli, untuk bersatu dan menyelamatkan Mimika.

"Saya mengajak masyarakat tetap bersatu dan sampaikan aspirasi secara damai sesuai prinsip demokrasi. Sampaikan aspirasi kepada DPR agar kami tindak lanjuti sesuai kewenangan, termasuk jika muncul mosi tidak percaya atau langkah politik lainnya," ujarnya.

Ia menegaskan DPR siap menggunakan hak konstitusionalnya jika ada desakan kuat dari rakyat.

"Bawakan aspirasi itu ke DPR. Jika ada desakan masyarakat, kami bisa bentuk panitia angket sesuai aturan yang berlaku. Berbagai mekanisme demokrasi bisa ditempuh. Yang bisa selamatkan Mimika adalah masyarakat Mimika sendiri," pungkasnya.

Menurut Yohanes Kemong, jika Bupati terus absen dan tidak tegas, Mimika akan semakin tidak terkendali dan konflik horizontal akan terus meledak di berbagai distrik.

Penulis: Jid 

Editor: OF