Pemda Boven Digoel dan Pengelola Bandara Mindiptana Gelar Pertemuan dengan Pemilik Hak Ulayat

Papuanewsonline.com, Boven Digoel — Pemerintah Daerah (Pemda) Boven Digoel bersama Kepala Bandar Udara Mindiptana menggelar pertemuan tatap muka dengan masyarakat pemilik hak ulayat terkait penyelesaian tanah Bandara Mindiptana, Rabu (7/1/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi langsung antara pemerintah, pengelola bandara, dan masyarakat adat.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialogis dan dihadiri oleh perwakilan Pemda Boven Digoel, Kepala Bandar Udara Mindiptana, serta masyarakat pemilik hak ulayat yang selama ini memiliki keterikatan adat terhadap lahan bandara. Agenda utama pertemuan difokuskan pada pembahasan proses penyelesaian sengketa tanah ulayat yang telah berlangsung cukup lama.

Dalam forum tersebut, masyarakat pemilik hak ulayat menyampaikan aspirasi serta tuntutan mereka terkait penggunaan tanah adat untuk kepentingan pembangunan dan operasional bandara. Mereka berharap adanya kejelasan dan kepastian yang menghormati hak-hak adat masyarakat setempat.

“Pertemuan ini sangat penting bagi kami karena kami ingin memastikan bahwa hak-hak masyarakat pemilik hak ulayat dihormati dan dipenuhi,” kata seorang perwakilan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pertemuan tersebut.

Pemerintah Daerah Boven Digoel menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tanah ulayat harus dilakukan secara terbuka dan mengedepankan musyawarah. Pemda bersama pihak bandara menyatakan komitmennya untuk mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat dan mencari solusi yang tidak merugikan salah satu pihak.

“Kami akan terus berdialog dengan masyarakat pemilik hak ulayat untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak,” kata Bupati Boven Digoel, Roni Omba, S.IP, saat memberikan penjelasan dalam pertemuan tersebut.

Pihak pengelola Bandar Udara Mindiptana juga menyatakan kesiapan untuk mengikuti proses penyelesaian sesuai ketentuan hukum dan mekanisme adat yang berlaku, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi bandara sebagai fasilitas pelayanan publik.

Pertemuan ini dinilai sebagai langkah awal yang positif dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Kabupaten Boven Digoel. Pemerintah berharap proses dialog ini dapat berjalan berkelanjutan dan menjadi contoh penyelesaian persoalan serupa di wilayah Papua Selatan.

Penulis: Hendrik

Editor: GF