Pemerintah Provinsi Papua Tengah Gelar Evaluasi Perubahan RAPBD dan SILPA Dana Otsus

Papuanewsonline.com, Mimika — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Pemerintah Kabupaten se-Papua Tengah Tahun Anggaran 2026. (22/6/26)

Sambutan Gubernur Papua Tengah yang dibacakan oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Victor Fun, menegaskan bahwa Dana Otonomi Khusus merupakan instrumen strategis yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua dan seluruh masyarakat Papua.

Menurutnya, setiap rupiah dana yang dialokasikan harus direncanakan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.

“Pelaksanaan evaluasi Perubahan RAPBD serta perubahan penggunaan Dana Otonomi Khusus pada hari ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan prioritas pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten agar penyusunan perubahan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran semata, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Adapun fokus penggunaan anggaran diarahkan pada sektor-sektor prioritas, yaitu pendidikan yang berkualitas dan merata, pelayanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas wilayah, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan Orang Asli Papua, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain itu, sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten juga dinilai sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Setiap usulan kegiatan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan target pembangunan daerah, indikator kinerja, serta visi pembangunan Papua Tengah.

Melalui evaluasi ini, pemerintah berharap seluruh program dapat disempurnakan dan diharmonisasikan agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih efektif serta memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.

Kepada tim evaluasi, Gubernur Papua Tengah juga berharap proses pembahasan dilakukan secara produktif, profesional, dan konstruktif dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di akhir sambutannya, ia mengajak seluruh pihak untuk terus bekerja dengan semangat kolaborasi, integritas, dan tanggung jawab demi terwujudnya Papua Tengah yang maju, sehat, cerdas, produktif, dan berkeadilan.

Kegiatan evaluasi tersebut diharapkan dapat berjalan dengan lancar serta menghasilkan keputusan terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

Penulis: Bim

Editor: GF