Petugas Palang Puskesmas Atuka! Tuntut Transparansi Anggaran dan Pergantian Kepala Puskesmas

Papuanewsonline.com, Timika —Suasana tegang menyelimuti Puskesmas Atuka, Distrik Mimika Tengah, pada Rabu (15/10/2025). Sejumlah petugas kesehatan melakukan aksi pemalangan kantor sebagai bentuk kekecewaan terhadap pimpinan mereka. Aksi ini menjadi sorotan publik karena menyinggung isu sensitif: transparansi anggaran dan ketimpangan kebijakan dalam pelayanan kesehatan.

Para petugas menempelkan sejumlah poster dan karton bertuliskan tuntutan di dinding dan jendela puskesmas. Tertulis antara lain, “Kepala Puskesmas Harus Diganti,” dan “Kami Minta Penjelasan Kenapa Uang TPP Dipotong.” Tulisan-tulisan itu menjadi simbol kemarahan dan keputusasaan para tenaga medis yang merasa tidak dihargai.

Para petugas mengaku kecewa dengan kebijakan pimpinan puskesmas yang dianggap tidak transparan dalam pengelolaan dana operasional dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Mereka menilai, tidak ada penjelasan resmi mengenai pemotongan tunjangan yang mereka alami, padahal seluruh staf tetap aktif melaksanakan tugas di lapangan.

“Kami sudah bekerja sesuai tanggung jawab, tapi gaji dan tunjangan kami justru dipotong tanpa alasan yang jelas,” ujar salah satu petugas yang enggan disebutkan namanya.

Selain itu, mereka mendesak agar semua dana operasional puskesmas diumumkan secara terbuka, sehingga setiap petugas mengetahui alokasi dan penggunaannya. Bagi mereka, transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kinerja layanan kesehatan di wilayah pedalaman.

Isu lain yang turut disorot adalah keberadaan Sekretariat Puskesmas Atuka yang berada di Kota Timika, jauh dari lokasi pelayanan masyarakat. Para petugas menilai hal ini tidak efisien dan hanya memboroskan anggaran.

“Sekretariat di kota tidak ada manfaatnya bagi pelayanan di kampung. Kami butuh fasilitas yang langsung mendukung masyarakat, bukan birokrasi di kota,” kata salah seorang petugas lainnya.

Mereka juga meminta agar speedboat puskesmas selalu tersedia dan berada di lokasi kerja, karena transportasi air merupakan sarana utama untuk menjangkau warga di wilayah terpencil. Sering kali, pelayanan kesehatan terhambat karena speedboat tidak berada di tempat atau tidak berfungsi dengan baik.

Sebagai puncak tuntutan, para petugas mendesak Bupati dan Wakil Bupati Mimika, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, untuk segera mengganti Kepala Puskesmas Atuka, Lia Tahitu.

Mereka menilai, pergantian pimpinan adalah langkah paling realistis untuk mengembalikan kepercayaan dan memperbaiki sistem kerja yang dinilai sudah tidak sehat.

“Kami tidak ingin konflik terus berlarut. Kami hanya ingin pimpinan yang bisa mendengarkan, jujur, dan mau melibatkan semua pihak, termasuk OAP,” tegas perwakilan petugas dalam aksi tersebut.

Aksi ini juga menjadi refleksi dari tuntutan Orang Asli Papua (OAP) agar lebih dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran publik di sektor kesehatan.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Puskesmas Atuka, Lia Tahitu, belum memberikan tanggapan resmi atas aksi pemalangan dan berbagai tuntutan tersebut.
Tim Papua News Online masih berupaya menghubungi pihak terkait, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, untuk mendapatkan klarifikasi dan penjelasan lebih lanjut.

Sementara itu, suasana di lokasi pemalangan masih kondusif. Para petugas tetap berjaga di area puskesmas sambil menunggu respons dari pemerintah daerah dan dinas terkait.

Penulis: Jidan

Editor: GF