Karyawan Puskesmas Atuka Protes Potongan Tunjangan, Tuntut Keadilan dan Transparansi Manajemen
Tenaga kesehatan di Puskesmas Atuka, Mimika, menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemotongan tunjangan. Mereka menuntut kejelasan, transparansi, dan perhatian serius dari pemerintah daerah demi keadilan dan kesejahteraan petugas di lapangan.
Papuanewsonline.com - 15 Okt 2025, 20:44 WIT
Papuanewsonline.com/ Pendidikan & Kesehatan

Papuanewsonline.com, Mimika — Ketegangan terasa di halaman Puskesmas Atuka, Kabupaten Mimika, ketika sejumlah tenaga kesehatan dan karyawan puskesmas menggelar aksi protes menuntut keadilan atas pemotongan tunjangan yang mereka nilai tidak transparan. Dalam aksi damai yang dilakukan di depan kantor puskesmas itu, para tenaga kesehatan membawa papan tuntutan bertuliskan aspirasi mereka dan menyerukan agar hak-hak mereka segera dikembalikan.
Aksi tersebut mencerminkan kekecewaan mendalam para karyawan terhadap manajemen Puskesmas Atuka yang dianggap tidak memberikan penjelasan jelas terkait pemotongan tunjangan tanpa dasar yang kuat.
“Kami merasa terpinggirkan dan
tidak dihargai. Tunjangan kami dipotong tanpa alasan yang jelas, dan kami juga
tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan program Puskesmas,” ujar Karel Mapupia,
salah satu perawat Puskesmas Atuka, dengan nada kecewa.
Karel bersama rekan-rekannya
menilai, kebijakan pemotongan tunjangan tersebut sangat merugikan mereka yang
selama ini bekerja keras di lapangan untuk memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Mereka menuntut agar pihak Kepala
Puskesmas Atuka dan Pemerintah Kabupaten Mimika segera turun tangan untuk
memberikan penjelasan serta mengembalikan tunjangan mereka seperti semula.
Selain meminta pemulihan hak,
para tenaga kesehatan juga menuntut dilakukannya investigasi menyeluruh
terhadap pengelolaan dana tunjangan dan insentif tenaga kesehatan di Puskesmas
Atuka. Mereka khawatir, ada maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang yang
menyebabkan hak mereka tidak tersalurkan secara penuh.
“Kami tidak menolak kebijakan
jika memang ada alasan yang kuat dan sesuai aturan. Tapi selama ini kami tidak
pernah diberi penjelasan. Kami hanya ingin keadilan dan kejelasan,” tambah
Karel.
Para karyawan juga menyerukan
agar pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan dana
kesehatan, baik yang bersumber dari APBD maupun program pusat. Menurut mereka,
ketidakjelasan seperti ini bisa menurunkan semangat kerja dan berdampak pada
kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
Protes yang dilakukan para tenaga
kesehatan Puskesmas Atuka menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah
tentang kesejahteraan tenaga medis yang selama ini menjadi ujung tombak
pelayanan publik. Mereka menegaskan bahwa motivasi dan dedikasi tenaga
kesehatan akan sangat bergantung pada kepastian hak-hak mereka.
“Kami tidak hanya bekerja untuk gaji, tapi juga untuk pengabdian. Namun, ketika hak kami diabaikan, semangat kerja kami juga menurun,” ujar salah satu tenaga bidan yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat sekitar juga turut
memberikan dukungan moral terhadap aksi ini. Mereka berharap pemerintah segera menyelesaikan
persoalan secara adil dan terbuka, agar pelayanan kesehatan di Puskesmas Atuka
tetap berjalan optimal.
Hingga berita ini diterbitkan,
pihak manajemen Puskesmas Atuka belum memberikan keterangan resmi terkait
alasan pemotongan tunjangan tersebut. Namun, sejumlah pihak di lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Mimika disebut telah mengetahui persoalan ini dan tengah
mengupayakan mediasi antara karyawan dan manajemen puskesmas.
Pemerintah Kabupaten Mimika
diharapkan segera menindaklanjuti keluhan ini agar tidak terjadi gejolak di
lingkungan tenaga kesehatan lainnya. Transparansi dan komunikasi terbuka
dianggap sebagai solusi utama untuk mengembalikan kepercayaan para petugas
medis yang selama ini mengabdikan diri di wilayah pedalaman.
Penulis: Hendrik
Editor: GF