Rp30 Miliar DAK Menguap, Dua OPD Mimika Disorot

Papuanewsonline.com, Mimika – Isu pengelolaan anggaran kembali menjadi sorotan di Kabupaten Mimika. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Malissa, mengungkapkan fakta mengejutkan: dana sebesar Rp30,7 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dipastikan hangus setelah gagal berkontrak di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Marthen, kegagalan tersebut terjadi di Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, dua sektor vital yang seharusnya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Di Dinas Pendidikan ada tiga kegiatan yang tidak berkontrak dengan total anggaran Rp4,25 miliar. Sedangkan di Dinas Kesehatan terdapat empat kegiatan dengan nilai Rp26,5 miliar yang juga tidak berkontrak,” jelas Marthen saat diwawancarai awak media, Senin (1/9/2025).

Marthen menegaskan, dana yang tidak terserap otomatis tidak akan ditransfer oleh pemerintah pusat. Artinya, program-program yang sudah direncanakan dalam pos DAK tersebut tidak bisa berjalan.

“Total dana dari dua OPD itu mencapai Rp30,75 miliar. Karena tidak berkontrak, maka dana itu tidak diturunkan dari pusat. Konsekuensinya, masyarakat yang sebenarnya berhak menerima manfaat justru tidak mendapatkannya,” ujarnya.

Kepala BPKAD itu juga mengingatkan bahwa kegagalan kontrak ini bukan sekadar kehilangan dana tahun berjalan. Dampaknya bisa lebih besar: mengurangi kepercayaan pusat terhadap kemampuan daerah dalam mengelola anggaran.

“Kementerian Keuangan sudah menekankan soal efisiensi anggaran. Jika daerah dianggap tidak mampu menyerap dana yang dialokasikan, tentu saja alokasi DAK di tahun berikutnya bisa berkurang,” tegas Marthen.

Hal ini tentu menjadi pukulan bagi Mimika, mengingat DAK merupakan salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kondisi ini, lanjut Marthen, menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah daerah. Ia berharap OPD terkait dapat memperbaiki tata kelola perencanaan hingga eksekusi program agar peristiwa serupa tidak terulang.

“Jangan sampai setiap tahun ada dana besar yang terbuang sia-sia. Kita perlu benahi mekanisme dari perencanaan, lelang, hingga pelaksanaan agar lebih tepat waktu dan efektif,” kata Marthen.

Masyarakat tentu berharap agar pemerintah daerah segera mengambil langkah perbaikan. Sektor pendidikan dan kesehatan adalah dua kebutuhan dasar yang menyentuh langsung kesejahteraan warga. Gagalnya puluhan miliar anggaran tentu meninggalkan kekecewaan yang tidak bisa dianggap enteng.

“Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ke depan, jangan ada lagi kegiatan vital yang terhambat hanya karena persoalan administrasi atau teknis yang seharusnya bisa diantisipasi,” pungkas Marthen.

Penulis: Jid

Editor: GF