Presiden Sampaikan Pernyataan Resmi di Istana Merdeka: Pemerintah Bertindak Tegas dan Transparan

Papuanewsonline.com, Jakarta — Suasana hening dan penuh khidmat menyelimuti Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025), ketika Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tampil memberikan pernyataan resmi didampingi jajaran pimpinan partai politik dan tokoh bangsa. Dengan latar belakang bendera Merah Putih berkibar gagah, Presiden menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga demokrasi, stabilitas politik, sekaligus merespons aspirasi rakyat yang belakangan semakin menguat.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo hadir bersama Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, serta sejumlah tokoh penting partai politik nasional seperti Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (mewakili Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono), Sekjen PKS, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Hadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti dinamika yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar dalam sepekan terakhir. Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap menghormati hak konstitusional rakyat untuk menyampaikan pendapat, namun menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran.

“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Saya minta ini dilakukan dengan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” tegas Presiden.

Langkah ini, menurutnya, adalah bukti bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap kesalahan aparat, sekaligus memastikan agar hukum benar-benar berdiri di atas semua golongan.

Selain menyinggung aparat, Presiden juga menyampaikan laporan dari para ketua umum partai politik yang menunjukkan komitmen serius dalam merespons tuntutan rakyat.

Sejak Senin, 1 September 2025, sejumlah anggota DPR yang dinilai menyampaikan pernyataan keliru resmi dicabut keanggotaannya oleh fraksi masing-masing. Tidak hanya itu, pimpinan DPR juga sepakat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Para Ketua Umum Partai telah menegaskan melalui fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus selalu peka dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ungkap Prabowo.

Pidato Presiden diakhiri dengan seruan persatuan. Prabowo menekankan bahwa semua langkah ini ditempuh semata-mata untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada lembaga negara, serta memastikan stabilitas politik nasional tetap terjaga di tengah derasnya dinamika sosial.

“Negara harus hadir dengan penuh ketegasan namun juga menjunjung tinggi transparansi. Semua ini kita lakukan agar demokrasi Indonesia semakin matang, dan rakyat tetap menjadi pemilik kedaulatan tertinggi,” pungkasnya.

Penulis: Abim

Editor: GF