SILPA Rp 837 Miliar, Pengungsi Intan Jaya Tak Tersentuh APBD Papua Tengah

Papuanewsonline.com, Nabire - Pemerintah Provinsi Papua Tengah mencatat realisasi Belanja Operasi APBD Tahun Anggaran 2025 baru 56,3 persen dari total pagu Rp 3,17 triliun. Data ini terungkap dalam Laporan Realisasi APBD per 31 Desember 2025 dari BPKAD Provinsi Papua Tengah.

Total pagu Belanja Operasi Rp 3,17 triliun hanya terealisasi Rp 2,49 triliun. Rinciannya, Belanja Pegawai Rp 415,04 miliar untuk gaji dan TPP ASN, serta Belanja Barang dan Jasa sebagai porsi terbesar Rp 2,17 triliun namun serapannya hanya Rp 1,21 triliun.

Ironisnya, di tengah rendahnya serapan operasi, pos Belanja Tak Terduga (BTT) yang dianggarkan Rp 163,19 miliar hanya terealisasi 0,81 persen atau Rp 1,3 miliar. Sebaliknya, Belanja Transfer justru hampir 100 persen dengan realisasi 98,23 persen atau Rp 781,1 miliar.

BTT Mengendap, Pengungsi Menderita

Rendahnya serapan BTT terjadi saat krisis kemanusiaan di Papua Tengah membara. Ribuan warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya masih mengungsi akibat konflik bersenjata berkepanjangan, kehilangan akses pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Padahal Permendagri No. 77 Tahun 2020 menegaskan BTT diperuntukkan untuk keadaan darurat termasuk konflik sosial dan kebutuhan pengungsi.

Fakta BTT hampir tidak terbelanjakan sementara pengungsi Intan Jaya tak tersentuh bantuan menunjukkan kesalahan fatal prioritas anggaran.

"Ini paradoks. Pemprov klaim tidak ada darurat sehingga BTT tidak terpakai, di sisi lain ribuan rakyatnya di Intan Jaya hidup di hutan sebagai pengungsi tanpa jaminan hidup dari negara. Anggaran ada, tapi tidak hadir untuk kemanusiaan," ujar tokoh masyarakat Papua Tengah.

SILPA di Tengah Penderitaan

Kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengelolaan keuangan daerah. Sisa anggaran operasi Rp 676 miliar ditambah sisa BTT Rp 161 miliar akan menjadi SILPA total Rp 837 miliar yang mengendap di kas daerah, sementara pengungsi kekurangan makanan dan obat-obatan.

Pemprov Papua Tengah didesak membuka data penggunaan BTT 2025 secara transparan dan menjelaskan mengapa krisis pengungsi Intan Jaya tidak masuk kategori belanja darurat yang dapat dibiayai APBD.

Editor: OF