Video Viral Catut Nama KAPP, Ketua Yupinus Beanal Tegaskan Hanya Satu Organisasi Resmi di Mimika

Papuanewsonline.com, Timika – Sebuah video viral yang beredar di tengah masyarakat dan mengatasnamakan Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) memicu perhatian publik di Kabupaten Mimika. Menanggapi hal tersebut, Ketua KAPP Mimika, Yupinus Beanal, memberikan klarifikasi tegas bahwa video tersebut tidak benar dan tidak memiliki legitimasi dari organisasi resmi.

Dalam keterangannya kepada media di Timika, Selasa (1/4/2026), Yupinus menegaskan bahwa hanya ada satu organisasi KAPP yang sah di wilayah Kabupaten Mimika. Ia meminta masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang membawa nama organisasi tanpa dasar hukum yang jelas.

"KAPP tidak ada dua di Kabupaten Mimika. Saya Yupinus Beanal, Ketua KAPP, tidak ada KAPP dua di Kabupaten Mimika yang datang membawa, mengatasnamakan KAPP itu adalah ilegal," kata Yupinus Beanal dengan nada tegas.

Ia menjelaskan, Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) merupakan lembaga resmi yang memiliki struktur organisasi yang jelas serta berdiri berdasarkan landasan hukum yang kuat, khususnya dalam semangat Otonomi Khusus Papua untuk memperjuangkan pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua.

Menurutnya, keberadaan KAPP selama ini bertujuan untuk menjadi wadah perjuangan ekonomi masyarakat adat Papua, khususnya dalam membuka akses usaha, pemberdayaan pelaku ekonomi lokal, serta memperjuangkan hak-hak ekonomi masyarakat asli di daerah.

"KAPP lahir dari dasar undang-undang otonomi khusus, untuk bicara tentang ekonomi orang asli Papua," katanya.

Yupinus juga mengimbau masyarakat, termasuk pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait, agar lebih berhati-hati terhadap individu atau kelompok yang datang dengan mengatasnamakan KAPP tanpa memiliki kewenangan resmi dari organisasi.

Ia secara khusus meminta agar setiap pihak yang membawa nama KAPP untuk kepentingan administrasi, koordinasi dengan pemerintah, maupun pengajuan program, harus terlebih dahulu diverifikasi kebenarannya agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

"Siapapun yang datang untuk mengatakan namakan KAPP ke pemerintahan atau ke Bupati sendiri tidak boleh terima langsung," katanya.

Lebih lanjut, Yupinus mengingatkan pentingnya menghormati masyarakat adat asli Mimika sebagai pemilik hak ulayat di wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa suku Amungme dan Kamoro merupakan tuan di tanah Mimika yang harus selalu dihargai dalam setiap aktivitas sosial maupun ekonomi.

Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan organisasi agar masyarakat tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya, terutama yang beredar luas melalui video viral di media sosial maupun aplikasi pesan instan.

Penulis: Hendrik

Editor: GF