Wagub maluku hadiri rakorendal pengelolaan batas negara untuk percepat pembangunan perbatasan

Papuanewsonline.com. Jakarta - Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI. Acara ini berlangsung di Hotel Aston Sentul Lake, Jawa Barat, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Kegiatan ini digelar untuk memperkuat komitmen bersama dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu dan berkesinambungan. Pemerintah pusat menilai bahwa pengelolaan perbatasan tidak hanya menyangkut batas teritorial, tetapi juga menyentuh aspek kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam arahannya menegaskan bahwa pengelolaan batas wilayah negara harus berorientasi pada dua dimensi utama, yaitu keamanan dan kesejahteraan. Menurutnya, kedua aspek ini harus berjalan seiring agar masyarakat perbatasan dapat merasakan manfaat nyata dari pembangunan.

"Perbatasan adalah simbol kedaulatan, dan menjaga perbatasan adalah hal krusial, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang berbatasan dengan 10 negara tetangga," kata Tito Karnavian. Pernyataan ini kembali menegaskan posisi strategis perbatasan dalam memperkuat integrasi nasional.

Selain aspek keamanan, Tito juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di kawasan perbatasan. Ia menjelaskan bahwa wilayah perbatasan tidak lagi dipandang sebagai daerah tertinggal, melainkan sebagai pintu gerbang negara yang perlu didorong untuk berkembang secara ekonomi. "Perbatasan bukan lagi dipandang sebagai wilayah tertinggal, tapi harus dibangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan," ujarnya.

Rakorendal ini turut membahas strategi penguatan koordinasi antarlembaga guna memastikan setiap kebijakan perbatasan dapat diimplementasikan dengan efektif. Pemerintah daerah, termasuk Provinsi Maluku, diharapkan mampu memadukan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional.

Kehadiran Wakil Gubernur Maluku menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan perbatasan yang lebih terencana dan terarah. Mengingat Maluku memiliki sejumlah wilayah perbatasan strategis, kolaborasi ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengamanan wilayah.

Melalui Rakorendal ini, pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat sinergi dalam membangun kawasan perbatasan agar tidak hanya menjadi benteng pertahanan negara, tetapi juga kawasan yang maju dan produktif. Kehadiran seluruh pihak di forum tersebut menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan perbatasan yang semakin inklusif ke depan.

Penulis: Hendrik

Editor: GF