Wamendagri Ribka Haluk Bantah Isu Penanaman Sawit di Papua

Papuanewsonline.com, Mimika — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk secara tegas membantah isu yang berkembang terkait adanya instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada pemerintah daerah di Papua untuk wajib menanam kelapa sawit. Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan berbagai opini yang dinilai tidak sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

“Ada opini yang sementara berkembang bahwa ada arahan Bapak Presiden untuk menanam sawit di Papua. Itu tidak benar,” tegas Ribka Haluk dalam keterangannya pada Senin (5/1/2026).

Menurut Ribka, arahan Presiden justru berfokus pada percepatan pembangunan daerah serta penguatan program ketahanan pangan nasional. Pemerintah pusat mendorong agar daerah memahami tujuan besar pembangunan tanpa memaksakan komoditas tertentu yang belum tentu sesuai dengan kondisi wilayah.

Klarifikasi tersebut merujuk pada pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri dan para kepala daerah dari enam provinsi serta 42 kabupaten/kota se-Tanah Papua yang berlangsung di Istana Negara pada 16 Desember 2025. Pertemuan itu bertujuan menyamakan persepsi dan langkah strategis pembangunan Papua.

“Bukan Bapak Presiden mengatakan bupati atau wali kota harus menanam komoditas tertentu. Tujuannya adalah membuka wawasan dan menyamakan pemahaman mengenai program pemerintah pusat, khususnya ketahanan pangan,” jelas Ribka.

Ia mengakui bahwa kelapa sawit memang memiliki potensi ekonomi, namun bukan satu-satunya komoditas yang harus dikembangkan di Papua. Setiap daerah, menurutnya, memiliki karakteristik dan kekuatan yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diseragamkan.

Papua sendiri memiliki beragam komoditas pangan lokal seperti sagu, singkong, padi, talas, serta berbagai jenis umbi-umbian yang selama ini menjadi sumber pangan masyarakat. Komoditas tersebut bahkan memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, termasuk energi alternatif seperti etanol.

Ribka menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Tanah Papua menjadi sangat penting mengingat besarnya potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut dinilai berkontribusi terhadap kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

“Kita harus memastikan bahwa setiap langkah pembangunan mengedepankan kepentingan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan,” tambahnya.

Presiden Prabowo, lanjut Ribka, juga menaruh perhatian besar pada pembangunan yang menyeluruh, mulai dari sektor ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan infrastruktur dasar. Percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menekan biaya transportasi dan logistik di Papua.

“Tujuannya untuk menurunkan biaya transportasi agar masyarakat Papua bisa lebih mandiri secara pangan,” ujarnya.

Arahan tersebut sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana tidak boleh ada wilayah yang tertinggal dalam pembangunan nasional.

“Semua masyarakat di Papua harus sejahtera, tidak kekurangan pangan, serta mendapatkan akses pendidikan yang baik. Pemerintah daerah harus menghadirkan terobosan kebijakan untuk mendukung hal tersebut,” tutup Ribka.

Penulis: Jid

Editor: GF