Air Bersih Belum Juga Terwujud di Mimika Barat dan Tengah

Papuanewsonline.com, Mimika – Program pengadaan air bersih tahun 2024 yang digadang-gadang akan menjadi solusi bagi warga Distrik Mimika Barat dan Mimika Tengah hingga kini tak kunjung terealisasi. Kondisi ini membuat masyarakat resah, sebab kebutuhan akan air bersih merupakan hak dasar yang mestinya segera dipenuhi pemerintah.

Menanggapi keluhan warga, Komisi III DPRK Mimika angkat bicara. Ketua Komisi III, Herman Ghafur, menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab keterlambatan sekaligus menelusuri pihak yang bertanggung jawab.

“Ini bukan hanya soal kerugian materi, tapi menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Kalau ada kelalaian, pihak penyedia harus bertanggung jawab penuh,” tegas Herman Ghafur usai diwawancarai awak media, Senin (15/9/2025).

Menurutnya, DPRK Mimika tidak akan tinggal diam melihat persoalan ini. Komisi III berkomitmen untuk terus mengawal jalannya investigasi, sekaligus memastikan ada transparansi dari semua pihak, baik pemerintah maupun pihak penyedia jasa.

Selain menyoroti ketersediaan air bersih, Komisi III juga mendengar aspirasi lain dari warga, yakni soal mahalnya biaya transportasi dari wilayah pesisir menuju pusat kota. Warga menilai beban ongkos transportasi membuat mobilitas mereka semakin sulit, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

Herman Ghafur menyatakan, meskipun fokus utama adalah air bersih, pihaknya juga mendesak Dinas Perhubungan agar menghadirkan transportasi publik yang disubsidi pemerintah. Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang lebih terjangkau.

Komisi III berharap langkah-langkah konkret dapat segera diambil, sehingga permasalahan air bersih dan transportasi tidak lagi menjadi mimpi panjang bagi masyarakat.

“Kami targetkan pada akhir 2025 atau paling lambat awal 2026, warga sudah bisa merasakan dampak nyata dari pembangunan ini,” ujar Herman optimistis.

Masyarakat kini menunggu bukti nyata dari komitmen pemerintah dan DPRK Mimika. Mereka berharap agar investigasi yang didesak Komisi III tidak sekadar wacana, tetapi benar-benar menghadirkan solusi bagi kebutuhan dasar yang paling mendesak.

Penulis: Jid

Editor: GF