Aksi Demo Damai di Bundaran Petrosea Ditunda, Masyarakat Adat Mimika Menanti Kepastian

Papuanewsonline.com, Timika – Rencana aksi demo damai dan pemalangan kawasan Bundaran Petrosea yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 5 Januari 2026, resmi ditunda. Penundaan dilakukan setelah para pemilik tanah adat di Kabupaten Mimika dipanggil oleh Kasat Reskrim Polres Mimika untuk dilakukan koordinasi lebih lanjut.

Penundaan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya aparat kepolisian untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kasat Reskrim Mimika meminta masyarakat adat agar menunggu hasil komunikasi dan koordinasi yang akan dilakukan dengan Bupati Mimika, Johanes Rettob, serta Wakil Bupati Mimika, Imanuel Kemong.

Dalam pertemuan tersebut, Kasat Reskrim Mimika menyampaikan permintaan agar masyarakat adat tidak melakukan aksi terlebih dahulu sambil menunggu informasi kolektif yang akan disampaikan setelah adanya koordinasi dengan pimpinan daerah. “Kami meminta masyarakat adat untuk menunggu informasi kolektif dari kami setelah berkoordinasi dengan Bupati,” kata Kasat Reskrim Mimika.

Masyarakat adat Mimika, khususnya dari Suku Amungme dan Suku Kamoro, selama ini menyuarakan tuntutan agar Pemerintah Kabupaten Mimika segera menyelesaikan pembayaran aset tanah-tanah adat yang digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah. Mereka menilai proses pengadaan dan penguasaan tanah belum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut masyarakat adat, sejumlah tanah adat telah digunakan tanpa penyelesaian pembayaran yang jelas dan dinilai tidak mengacu pada peraturan daerah (Perda) Kabupaten Mimika. Kondisi ini memicu kekecewaan dan mendorong rencana aksi damai sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

Tokoh Amungme, Paulus Pinimet, menegaskan agar pihak-pihak terkait segera membuka ruang dialog langsung dengan Bupati dan Wakil Bupati Mimika guna mencari jalan keluar atas persoalan tanah adat tersebut. “Kami tegaskan kepada pihak terkait agar segera berbicara dengan Bupati Johanes Rettob dan Wakil Bupati Imanuel Kemong untuk dapat segera koordinasi dengan pihak kompetensi supaya melakukan penyelesaian pembayaran aset tanah-tanah pemerintah Kabupaten Mimika,” ujar Paulus Pinimet.

Masyarakat adat berharap pemerintah daerah bersikap terbuka dan serius dalam menyelesaikan persoalan hak ulayat yang telah berlangsung lama. Mereka menilai penyelesaian yang adil akan mencegah konflik berkepanjangan dan menjaga keharmonisan di Mimika.

Untuk sementara, masyarakat adat memilih menunggu hasil koordinasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan pemerintah daerah. Namun, mereka menyatakan akan mengambil langkah lanjutan apabila tidak ada kejelasan dan penyelesaian yang dianggap memuaskan.

Penundaan aksi ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan persoalan tanah adat secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penulis: Hendrik

Editor: GF