Papuanewsonline.com
Berita Pilihan Redaksi
Homepage
Menyongsong HUT Lalu Lintas Ke-68, Ditlantas Polda Papua Anjangsana Ke Purnawirawan Polri
Papuanewsonline.com, Jayapura – Dalam rangka menyambut Hari Jadi Lalu Lintas yang ke-68. Direktorat Lalu Lintas Polda Papua melakukan Anjangsana dan silaturahmi kepada para purnawirawan Polri yang pernah berdinas di Ditlantas Polda Papua bertempat di Tanah Hitam, Koya Barat dan APO Kota Jayapura, Rabu (6/9/2023).Turut hadir dalam kegiatan Anjangsana tersebut AKP Novilus Yoku, Iptu Syafrida, Ipda Ranto, Aiptu Ayub Kawai, Briptu Clay, Briptu Riki dan Bripda Irwanto.Kanit Tatib subdit Gakkum Ditlantas Polda Papua Iptu Syahfrida mengatakan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasa purnawirawan Polri yang telah mengabdi pada Institusi polri.“Tujuan dari kegiatan ini diharapkan dapat membangun ikatan tali silaturahim antara anggota Polri yang masih berdinas aktif dengan para Purnawirawan dan Wakawuri Polri,” ucap Iptu Syahrida.Pada kesempatan tersebut Iptu Syahfrida menyerahkan tali asih dan bingkisan sebagai bentuk rasa sosial dan dukungan kepada Purnawirawan Polri yang dulunya telah bekerja maksimal hingga akhir masa pensiunnya.“Kegiatan Anjangsana ini dalam rangka memperingati hari Jadi Lalu Lintas Ke-68. Hal ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa Purnawirawan Polri yang telah mengabdi kepada institusi Polri, khususnya Purnawirawan yang pernah berdinas di Ditlantas Polda Papua,” tuturnya.Sementara itu, salah satu pensiunan PNS Polri Cahyono menyampaikan terima kasih karena telah peduli dan memperhatikan purna-purna Polri yang berada di wilayah Kota Jayapura.“Terima kasih saya ucapakan kepada Ditlantas Polda Papua karena selalu peduli kepada para purnawirawan Polri semoga di HUT Lalu Lintas yang ke-67 ini Polri khususnya Ditlantas semakin meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat dan semoga instansi Polri semakin jaya,” ujar Cahyono.Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat membangun dan mempererat ikatan tali silaturrahmi antara anggota Ditlantas yang masih berdinas aktif dengan Purnawirawan Polri khususnya di Ditlantas Polda Papua. (PNO-12)
07 Sep 2023, 08:27 WIT
Masuki Semester II Tahun Anggaran 2023, Kemendagri Terus Dorong Pemda Percepat Realisasi APBD
Papuanewsonline.com, Jakarta - Memasuki semester II tahun anggaran 2023, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) mempercepat realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Percepatan ini dibutuhkan agar target pembangunan dan pelayanan yang sudah ditetapkan Pemda bisa tercapai.Berdasarkan data Kemendagri, realisasi pendapatan provinsi dan kabupaten/kota per 31 Agustus 2023 sebanyak Rp679,81 triliun atau 54,88 persen. Jumlah ini masih rendah dibanding pada 2022 di periode yang sama yakni Rp684,05 triliun atau 59,41 persen. Sedangkan realisasi belanja provinsi dan kabupaten/kota per 31 Agustus 2023 yakni sebesar Rp603,79 triliun atau 46,71 persen. Dalam angka persentase, realisasi ini lebih rendah dibanding pada 2022 di periode yang sama yaitu 48,11 persen. Meski pada 2022 jumlahnya lebih sedikit yakni Rp586,65 triliun.Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, penyebab rendahnya realisasi APBD yang masih banyak berulang adalah keterlambatan lelang. Masalah ini bisa diatasi dengan penggunaan e-Katalog, Katalog Lokal, Toko Daring, dan lelang dini.“Lelang dini bisa dilakukan sejak tahun sebelumnya, pada saat KUA-PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD. Selain itu, penggunaan e-Katalog harus disertai dengan segera melakukan pembayaran,” ujar Fatoni dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/9/2023).Selain itu, upaya meningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga sangat penting dalam mempercepat realisasi APBD. Pasalnya, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan kemampuan teknis penting dalam pengelolaan keuangan. Hal ini agar tidak ada keraguan dalam melaksanakan kegiatan dan mempertanggungjawabkan keuangan.Tak hanya itu, penagihan pembayaran terhadap kegiatan perlu disesuaikan dengan kemajuan fisik kegiatan. Hal ini diperlukan untuk mencegah penagihan di akhir tahun.Daerah juga perlu membuat target realisasi APBD dan memastikannya dapat tercapai. Hal ini seperti pada triwulan pertama yang menargetkan realisasi sebanyak 20 persen, triwulan kedua 50 persen, triwulan ketiga 80 persen, dan triwulan keempat mendekati 100 persen.Fatoni juga membeberkan sejumlah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota yang realisasi APBD-nya masih rendah. Di tingkat provinsi, realisasi pendapatan terendah yakni Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Jambi, Papua Selatan, Sumatera Selatan, Maluku, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Sulawesi Utara. Di tingkat kabupaten yakni Nduga, Raja Ampat, Kepulauan Sula, Jayawijaya, Mamberamo Raya, Ende, Tapin, Pulau Taliabu, Halmahera Selatan, dan Halmahera Barat. Kemudian di tingkat kota, yakni Tual, Ternate, Makassar, Tidore Kepulauan, Ambon, Pematang Siantar, Kupang, Banjarmasin, Balikpapan, dan Mojokerto.Sedangkan provinsi dengan realisasi belanja terendah yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Selatan. Di tingkat kabupaten, yakni Nduga, Tolikara, Boven Digoel, Mimika, Nabire, Puncak Jaya, Mamberamo Raya, Kepulauan Sula, Mahakam Ulu, dan Mappi. Kemudian di tingkat kota yakni Makassar, Tual, Bontang, Pasuruan, Surabaya, Ambon, Kupang, Padang Panjang, Tidore Kepulauan, dan Balikpapan. (PNO-12)
07 Sep 2023, 08:11 WIT
Pengurus GOW Periode 2023-2028 Resmi Dikukuhkan,Ketua Umum Kowani Bersama Jajaran Turut Hadir
Papuanewsonline.com, Biak Numfor - Pengurus Gabungan Organisasi Wanita(GOW) Periode Tahun 2023-2028 dikukuhkan di KSL Grand Ballroom Biak, Senin (04/09/2023) kemarin.Pengukuhan yang dilakukan oleh Wakil Bupati Biak Numfor Calvin Mansnembra, SE.,M.BA juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr. Ir.Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd dan jajaran pengurus pusat lainnya. Dikukuhkan sebagai Ketua Umum GOW Kabupaten Biak Numfor Periode Tahun 2023 - 2028, Ny. Susanna Mansnembra Karubuy, Ketua I Ny. Nawang Damianus, SH, Ketua II Ny. Imelda Mansnembra Wospakrik, S.Pd , lalu Ketua II Ny. Susan Ondy Wonatorey, SH. Sementara posisi Sekretaris I Ny. Lis Yeni Sroyer Wabiser, S.IP dan Sekretaris II Ny. Kristina Arum, S.Sos, sedangkan untuk posisi Bendahara I oleh Ny. Patipeiruhu Selfianan Marice, SE dan Bendahara II dipercayakan kepada Ny. Susana K. Wambon Parisba. Sedangkan untuk posisi pelindung melekat pada Bupati Biak Numfor, lalu posisi penasehat dipercayakan kepada Ny. Ruth Naomi Naap Rumkabu, S.Pd dan Eva Frans Yohanes Purba. Wakil Bupati dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa "Saya percaya bahwa rangkaian kegiatan yang kita lakukan saat ini menjadi salah satu bagian komitmen bersama untuk terus memberikan karya-karya terbaik bagi kemajuan Kabupaten Biak Numfor”.“Semoga melalui momentum pengukuhan kepengurusan yang baru ini akan menjadi spirit dan sarana untuk menentukan langkah dan masa depan bagi gabungan organisasi wanita dalam mengoptimalkan lagi perannya di Kabupaten Biak Numfor," ucapnyaWabup berharap gabungan organisasi wanita di Kabupaten biak Numfor ke depannya dapat lebih kreatif, inovatif dan secara terus-menerus ikut memajukan semua organisasi perempuan serta ikut memberikan kontribusi positif secara aktif. "Saya juga minta agar gabungan organisasi wanita ke depannya lebih jeli dalam melihat peluang, melakukan program kerja yang memiliki daya dukung bagi upaya pemberdayaan perempuan serta terus meningkatkan keterlibatannya di berbagai kegiatan-kegiatan masyarakat," harapnyaSelain itu Wabup juga berharap agar program kerja yang dijalankan melalui berbagai organisasi perempuan mampu berjalan beriringan dan saling mendukung secara sinergis dengan program kerja pemerintah, termasuk berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk membantu membangkitkan perekonomian Kabupaten Biak Numfor.Sementara itu, Ketua TP PKK sekaligus penasehat GOW Kabupaten Biak Numfor, Ny. Ruth Naomi Naap Rumkabu, S.Pd berharap pengurus GOW Kabupaten Biak Numfor dapat bersinergi bersama untuk meningkatkan peran wanita guna mendukung visi misi Bupati Biak Numfor yakni, religius, berkarakter, dan berbudaya. "Saya berharap ketua dan Para pengurus GOW yang baru dapat menjalankan roda organisasi dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ADRT serta dapat memberdayakan organisasi melalui peningkatan kemampuan serta kapasitas anggotanya," imbuhnyaDikatakan pula bahwa, GOW Biak diharapkan dapat segera menyusun program kerja yang diharapkan mampu mengatasi persoalan prioritas kaum perempuan yang ada di Biak, sehingga perlahan dapat menjadi bagian terdepan dalam memajukan Kabupaten biak Numfor. "Semoga pelantikan Pengurus GOW di hari ini menjadi momentum kebangkitan organisasi wanita di Biak untuk terus maju, berkembang, dan amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan menjadi teladan bagi seluruh wanita di Kabupaten Biak Numfor," tandasnyaDi lain pihak, ketua umum kongres wanita Indonesia (Kowani) dalam kesempatannya juga menyampaikan selamat kepada ketua dan pengurus gabungan organisasi wanita yang baru saja dilantik oleh wakil bupati Kabupaten biak numfor periode 2023-2028. Ia juga berharap pengurus yang terpilih dapat mengemban tugas dan perannya dengan penuh tanggung jawab, serta menjadikan GOW sebagai wadah organisasi perempuan yang terus berdedikasi meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dengan penuh antusias, semangat, dan pantang menyerah tentunya dengan tulus dan kerja yang cerdas. Selain dihadiri Plt Sekda Biak Numfor, Forkopimda, para ketua organisasi wanita Biak Numfor serta pimpinan OPD terkait, dari pengurus pusat juga Sekjen Kowani, Bendahara umum Kowani, Ketua Koordinator Bidang Organisasi Keanggotaan dan Bidang Humas serta Ketua Bidang Humas Kowani.PNO-11
07 Sep 2023, 07:02 WIT
Gelar Pertemuan Dan Deklarasi, Warga Pelita Jaya Sepakat Jaga Kamtibmas
Papuanewsonline.com, Seram - Warga Dusun Pelita Jaya, Negeri Eti, Kecamatan Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), sepakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).Kesepakatan tersebut diambil seluruh komponen masyarakat Pelita Jaya saat digelarnya pertemuan dan deklarasi menjaga kamtibmas di Rumah Kepala Dusun Pelita Jaya, Imran Ode, Selasa (5/9/2023).Kesepakatan menjaga kamtibmas disetujui tokoh agama dan tokoh masyarakat, menyusul maraknya isu provokatif yang gencar dimainkan orang tak bertanggung jawab.Saat ini, warga dusun Pelita Jaya juga sementara terlibat permasalahan dengan perusahaan pisang abaka, PT. Spice Island Maluku (SIM). Perusahaan itu diduga melakukan penyerobotan lahan.Dalam pertemuan itu, Kepala Dusun Pelita Jaya dan tokoh masyarakat Maarup Tomia, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif.Kepala dusun mengaku saat ini masyarakat Pelita Jaya masih menghadapi permasalahan sehubungan dengan adanya pembangunan perkebunan pisang abaka oleh PT. Spice Islands Maluku di wilayah Petuanan Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB.Ia meminta pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi masuknya perusahaan itu yang telah meresahkan masyarakat Desa Eti Petuanan yakni Dusun Pulau Osi, Dusun Pelita Jaya dan Dusun Resetlement Pulau Osi. Sebab, PT SIM secara sepihak telah melakukan penyerobotan untuk menggusur lahan-lahan kebun milik warga di tiga dusun tersebut. Selain tanpa melalui sosialisasi terlebih dahulu oleh tim teknis Pemerintah Daerah SBB atau pihak perusahan kepada masyarakat sekitar, aktifitas perkebunan pisang abaka juga sudah sangat merugikan dan meresahkan, karena memunculkan berbagai problem di lapangan.Menurut mereka, dengan berkedok tanah adat, atau marga tertentu, mereka telah melakukan perjanjian dengan PT SIM untuk pembukaan lahan perkebunan pisang abaka sebagaimana surat yang disampaikan kepada tiga Kepala Dusun tersebut tertanggal 12 Mei 2022. Hal ini menunjukan bahwa marga tertentu atas nama tanah adat telah menguasai lahan milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik lahan. "Patut diduga ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga bisa jadi terdapat unsur mafia tanah dalam hal ini," katanya.Masyarakat Pelita Jaya, Pulau Osi, dan Resetlement Pulau Osi berharap agar perkebunan itu dipindahkan ke areal penggunaan lainnya yang disepakati oleh Pemerintah Daerah Kabupaten SBB melalui kegiatan koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, terutama Dinas Perkebunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional."Kami merasa tidak adil karena pengakuan sepihak dari yang mengaku mempunyai tanah adat pada lokasi bekas Hak Barat seperti erpacht dimasukan sebagai Tanah Adat mereka," katanya.Warga juga meminta Pemerintah Kabupaten SBB segera inventarisasi Peta Lokasi Tanah - Tanah Bekas Hak Barat ( Bekas Erpacht) Kabupaten SBB. Ini untuk mencegah mafia tanah adat, karena kenyataannya bekas erpacht yang kini telah dikuasai masyarakat juga diklaim oleh orang-orang yang mengaku memiliki dan menguasai tanah adat. Mereka tidak mengakui produk-produk BPN RI."Kami minta pengacara negara atau pemerintah dalam hal ini Kejaksaan mengadakan penelitian di lapangan, bahwa apa sebenarnya yang terjadi di balik pengakuan tanah adat yang sebenarnya berada di wilayah petuanan Desa Eti dan siapa tahu mungkin dikendalikan oleh mafia tanah adat," pintanya.Pihak Polres SBB, juga diharapkan dapat mengambil langkah tegas atas bukti pelanggaran kesepakatan tersebut. Ini agar tidak mengecewakan masyarakat Desa Eti dan Petuanan serta para pemilik lahan. Menurut mereka, pada tanggal 20 Juli 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten SBB juga mengadakan mediasi para pihak yang dihadiri langsung oleh Pj. Bupati Andi Candra As’aduddin, dengan para perwakilan PT. SIM, masyarakat Dusun Pulau Osi, Pelita Jaya, Resetlement Pulau Osi dan Perwakilan dari Pemerintah Desa Eti serta Perwakilan BPD Eti. Pertemuan dilaksanakan secara persuasive di ruang pertemuan Bupati, Kantor Bupati SBB. Pertemuan itu melahirkan kesepakatan bersama yakni PT. SIM mengehentikan operasi di wilayah objek tanah yang disengketakan sambil para pihak untuk mendudukan objektifitas keberadaan tanah dimaksud. "Pada prinsipnya kami menginginkan ada penyelesaian masalah secara prosedural, tentu memenuhi kaidah hukum dan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan budaya sehingga terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat," kata Imran.Pemerintah juga diminta berperan aktif dan berkoordinasi dengan semua stakeholder yang ada di daerah ini dan hadir selalu bersama masyarakat untuk memastikan hak-hak mereka dapat terpenuhi. "Ini agar tercipta rasa aman dan nyaman serta masyarakat juga dapat menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya," pungkasnya.PNO-11
06 Sep 2023, 21:16 WIT
Kapolda Maluku Ikut Makan Siang Bersama Ratusan Siswa SPN Passo
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, SH., M.Hum, menggelar makan siang bersama ratusan siswa yang mengikuti pendidikan Bintara Polri gelombang pertama tahun 2023 di SPN Polda Maluku di Passo, Kota Ambon, Selasa (5/9/2023).Kapolda tidak sendiri menyantap makanan bersama para siswa calon-calon anggota Polri ini. Ia didampingi Irwasda Maluku, Karo SDM, Kabid Propam, Kabid Dokkes dan Kepala SPN Polda Maluku."Kami merasa bersyukur untuk kesekian kalinya bapak Kapolda bisa hadir di tengah-tengah kami di SPN Polda Maluku, karena ini merupakan tradisi dari beliau. Yang perlu diketahui bahwa jumlah siswa saat ini sebanyak 230 orang dan dalam keadaan sehat," kata Kepala SPN Polda Maluku Kombes Pol Daniel Prio Dwi Atmoko.Sementara itu, Kapolda Maluku mengaku makan siang bersama para siswa sengaja dilakukan. Karena hal ini sudah menjadi tugas Kapolda melakukan pengecekan mulai dari proses penerimaan, pendidikan sampai para siswa tersebut menjalankan tugas di Polda Maluku."Sengaja saya hadir di sini bersama rekan rekan pejabat utama untuk mengecek kesiapan dan pola pendidikan di sini sampai dengan makan siang dengan ompreng yang sama-sama kita nikmati yang telah disiapkan Kepala SPN," kata Kapolda.Peristiwa ini merupakan gambaran bahwa makan saat ini merupakan satu ketentuan yang telah diatur. Sebanyak 230 siswa yang hadir di sini diharapkan semuanya akan dilantik karena sudah memilih profesi sebagai seorang Polri dengan segala bentuk kekurangannya."Kalian berjuang dari 3000 orang animo Polda Maluku dan ingin masuk dan duduk di tempat ini, dan duduk di meja makan ini. Kalian harus syukuri apa yang kalian dapatkan, karena tidak semua orang punya kesempatan dan duduk di sini," katanya.Irjen Latif berharap ratusan orang siswa tersebut semuanya siap dilantik untuk menjadi Bhayangkara-bhayangkara pelindung dan pelayan masyarakat."Selamat mengikuti pendidikan dan pelatihan. Latihlah mentalmu dengan sebaik-baiknya, jangan pernah mengeluh, teruslah ikuti semua proses yang ada di dalam lembaga ini karena semuanya akan bermanfaat untuk kalian dalam pelaksanaan tugas mengabdikan diri kepada bangsa dan negara," pungkasnya.PNO-11
06 Sep 2023, 21:03 WIT
Polda Papua Sosialisasikan Hukum Terkait KUHP Terbaru Kepada Polres Pegubin
Papuanewsonline.com, Pegubin – Polda Papua menggelar sosialisasi hukum terkait Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru bertempat di Mapolres Pegunungan Bintang, Selasa (5/9/2023).Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Bastomi, S.I.K, Kabag Sumda Polres Pegunungan Bintang AKP Mansyur, S.H, PJU Polres Pegunungan Bintang, Ps. Paur Rapluhkum Bidkum Polda Papua Iptu H. Amir, S.H, M.H, dan seluruh anggota Polres Pegunungan Bintang.Iptu Amir mengatakan sosialisasi ini ditujukan untuk menuju era baru penegakan hukum atas undang-undang (UU) no.1 tahun 2023 tentang KUHP.“Sosialisasi ini dilakukan berdasarkan perintah presiden dan Kemenkumham untuk mensosialisasikan KUHP terbaru ke seluruh aparatur negara dan lapisan masyarakat,” ucap Iptu Amir.Seperti diketahui, Setelah 77 tahun berlakunya KUHP, Pemerintah akhirnya mengesahkan dan mengundangkan KUHP baru pada 2 Januari 2023 lalu dengan 3 tahun penundaan pemberlakuannya."Biro Hukum Polda Papua melaksanakan sosialisasi hukum berkaitan dengan KUHP terbaru, karena KUHP terbaru ini baru diundangkan oleh negara pada tanggal 2 januari 2023," ujar Iptu Amir. "KUHP yang terbaru ini sendiri berdasarkan pasal 264 baru akan diberlakukan pada Januari 2026 nanti," imbuhnya.Amir menjelaskan, dalam proses tiga tahun sebelum diberlakukan KUHP yang baru maka peraturan yang direrapkan masih menggunakan KUHP yang lama.Dia melanjutkan, sebelum KUHP baru diterapkan maka pihaknya melakukan sosialisasi terhadap anggota serta lapisan masyarakat."Karena dalam KUHP terbaru ini ada perubahan-perubahan terkait dengan pasal, unsur pasal, jenis pelanggaran dan jenis kejahatan, Sosialisasi ini dilakukan agar seluruh jajaran ini bukan hanya sekedar tahu, tapi juga paham,” ungkap Iptu Amir.Amir juga menyampaikan, dalam aplikasinya KUHP terbaru in menyangkut terhadap aparat penegak hukum serta masyarakat. Dengan begitu, selaku aparat penegak hukum pihaknya melakukan sosialisasi terhadap anggota agar tidak salah dalam penerapannya ke depan."Sosialisasi akan terus di lakukan sampai sebelum diterapkan KUHP yang baru, karena kita juga selaku pelaksana undang-undang," kata Amir."Target kita semua anggota Kepolisian harus tahu dan paham dan mengerti KUHP ini dalam waktu tiga tahun ini sebelum undang-undang ini diberlakukan," pungkasnya. (PNO-12)
06 Sep 2023, 13:30 WIT
Polwan Polres Nabire Gelar Syukuran, Peringati Hari Jadi Ke-75
Papuanewsonline.com, Nabire – Bertempat di Aula Wicaksana Laghawa, Polres Nabire, dilaksanakan Syukuran Hari Jadi Ke-75 Polwan RI di Polres Nabire, Selasa (05/09/2023). Adapun tema Syukuran yakni "Polri Presisi Untuk Negeri, Polwan Siap Mendukung Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju".Hadir dalam acara syukuran Hari Jadi Polwan RI ke-75, Kapolres Nabire AKBP I Ketut Suarnaya, S.I.K., S.H., Dandim 1705/Nabire Letkol Inf. Doni Firmansyah, M.Han, Dandenzipur 12/OHH Mayor Czi. Heri Kisyanto, Danyon C Pelopor Brimob Kompol Deddy Agusthinus Puhiri, S.I.K, Kasi Intel Kejaksaan Nabire Pirly, PJU Polres Nabire dan Perwira Polres Nabire, Ketua Bhayangkari Cabang Nabire Ny. Putri Ketut Suarnaya, Ketua Persit KCK Cabang XX Ny. Tari Firmansyah, Polwan Polres Nabire, Anggota Polres Nabire dan Para Tamu Undangan.Dalam sambutannya Kapolres Nabire mengatakan Selamat ulang tahun ke-75 kepada seluruh Polwan Polres Nabire. Dirinya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras dan dedikasi.Polri memiliki program untuk memberi ruang kesetaraan gender, sebab peran Polwan sangat luas. Serta agar Polwan dapat menjadi pendorong kesetaraan Gender."Agar Polwan menjauhi hedonisme, berhati-hati di Sosial Media, terutama Tiktok dan Instagram. Karena banyak saat ini Polwan menggunakan Pakaian dinas dan membuat konten yang tidak sesuai dengan aturan. Ketimbang membuat konten alangkah lebih baik Polwan berlomba-lomba meraih prestasi," ucap Kapolres Nabire.Syukuran Hari Jadi Polwan dilanjutkan dengan Pemotongan dan penyerahan tumpeng dan kue ulang tahun oleh Kapolres Nabire beserta Ibu Ketua Bhayangkari Cabang Nabire kepada Polwan tertua dan termuda.Kegiatan Syukuran ini dilaksanakan dalam rangka Hari Jadi Polwan Ke-75 yang jatuh pada tanggal 01 September 2023. (PNO-12)
06 Sep 2023, 13:20 WIT
Operasi Zebra Cartenz 2023, Polda Papua Beri Imbauan Pada Pengendara Agar Tertib Dalam Berlalin
Papuanewsonline.com, Jayapura - Bertempat di depan Mako Polda Papua telah dilaksanakan Operasi Zebra Cartenz 2023 yang dipimpin langsung oleh AKBP Ari Trestiawan S.H., S.I.K., M.H, selaku Kasubdit Regiden Dit Lantas Polda Papua sekaligus Perwira Pengawas, Selasa (5/9/2023).AKBP Ari Trestiawan S.H., SIK, M.H selaku Kasubdit Regiden Dit Lantas Polda Papua menyampaikan, pada pelaksanaan Operasi Zebra Cartenz 2023, diharapkan para pengemudi kendaraan bermotor yang ada di Jayapura dapat lebih disiplin dalam berkendara mulai dari kelengkapan motor maupun diri sendiri“Selain itu, para petugas yang ikut terlibat dalam Operasi Zebra Cartenz 2023 juga memberikan imbauan serta penindakan tilang kepada para pengendara yang ditemukan melanggar aturan dengan harapan jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang ada di Papua khususnya Kota Jayapura dapat berkurang,” ucap AKBP Ari.Pelaksanaan Operasi Zebra Cartenz 2023 yang dilaksanakan hari ini pukul 13.00 WIT berhasil menjaring 43 Pengendara yang diberikan tindakan Penilangan, serta 52 Orang lainnya yang diberikan teguran serta imbauan.“Mayoritas Pelanggar pada siang hari ini adalah para Siswa Sekolah yang tidak menggunakan helm maupun terbukti secara kasat mata kelengkapan kendaraan motornya tidak lengkap seperti tidak memasang kaca spion maupun Plat Nomor,” pungkasnya.Dirinya berharap agar orang tua juga ikut berperan aktif dalam mengawasi putra-putrinya dalam berkendara dengan memberikan nasehat maupun mengontrol langsung kelengkapan surat-surat kendaraan.“Kami berharap agar para orang tua tidak mengizinkan putra-putirnya menggunakan kendaraan jika belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM),” tutup AKBP Ari. (PNO-12)
06 Sep 2023, 12:19 WIT
Gelar Operasi Bina Waspada 2023,Polda Maluku Kunjungi 2 SMA Negeri Di Kota Ambon
Papuanewsonline.com, Ambon - Kepolisian Daerah Maluku menggelar Operasi Bina Waspada tahun 2023 dengan mengunjungi dua SMA Negeri di kota Ambon, Senin (4/9/2023). Dalam operasi yang bertujuan mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) ini, personel Direktorat Binmas Polda Maluku mengunjungi dan menyapa para siswa di SMA Negeri 5 dan 13 Ambon.Selain memberikan sosialisasi terkait pentingnya menjaga Kamtibmas, personel Polda Maluku juga menjadi inspektur upacara kenaikan bendera.Di SMA Negeri 13 Ambon di Hative Kecil, yang menjadi inspektur upacara yakni Kompol Hendrikus Rumsory, Kasubdit Polmas Ditbinmas Polda Maluku. Sementara di SMA Negeri 5 Ambon di Halong, bertindak sebagai inspektur upacara yaitu Iptu Sulaiman Tuatubun, Ps. Paur Sibinorsosmas Ditbinmas Polda Maluku.Dalam amanatnya, kedua inspektur upacara itu meminta seluruh siswa agar selalu selektif dan berhati-hati dalam pergaulan. Para siswa diharapkan tidak bergaul dengan orang yang baru dikenal, dan dapat mencari teman sebaya yang berperilaku baik. Hal ini dilakukan agar mereka tidak terpengaruh pergaulan bebas yang mengarah pada perilaku dan tindakan tercela, bahkan bisa melanggar hukum.Para siswa juga diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan kesadaran diri agar dapat terhindar dari pengaruh paham radikalisme, intoleran dan anti Pancasila.Siswa SMA Negeri 13 dan 5 Ambon juga diminta untuk dapat berperan aktif dalam menjaga Kamtibmas. Caranya dengan terlibat pada berbagai kegiatan positif dan dapat bermanfaat pada diri sendiri. Bahkan bisa memberikan berkontribusi positif kepada sekolah dan tanah air."Kita ketahui bersama bahwa sampai saat ini kelompok radikalisme dan intoleransi masih terus mengembangkan paham mereka di tengah-tengah masyarakat agar mereka bisa mendapatkan kader baru," katanya.Ia mengatakan, dengan kemajuan teknologi saat ini, para kelompok radikalisme yang anti pancasila itu pun mengembangkan pemahaman mereka melalui media sosial. Mereka mampu mendoktrin paham mereka kepada orang-orang yang menjadi target di medsos."Saya harap adik-adik semua bisa tetap waspada dan dapat mencegah paham radikalisme dan intoleransi karena dengan dimikian maka ruang gerak mereka bisa di persempit," pintanya.Untuk diketahui, Operasi Bina Wapada merupakan operasi kewilayahan yang digelar oleh seluruh Polda di Indonesia selama 14 hari. Untuk wilayah Maluku Operasi Bina Waspada telah dilaksanakan sejak tanggal 1 - 14 September 2023 mendatang.PNO-11
06 Sep 2023, 12:36 WIT
Berita utama
Berita Terbaru
Berita Populer
Video terbaru
