Asistensi Percepatan Realisasi APBD & Penanganan Inflasi Daerah, Tim Kemendagri Sambangi Jawa Timur

Papuanewsonline.com, Surabaya- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menerus melakukan monitoring, evaluasi (monev) dan asistensi dalam rangka mendorong realisasi APBD, penanganan dan pengendalian inflasi termasuk monev kondisi uang kas yang ada di Bank. Salah satu daerah tujuan monev dan asistensi diantaranya adalah Provinsi Jawa Timur, yang dilaksanakan di Surabaya (26/10/2022). 

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni melalui telepon selulernya, Jumat (4/11) mengatakan , Jawa Timur merupakan salah satu daerah dengan APBD terbesar, termasuk APBD Kabupaten Kota. Oleh karena itu, perlu dimaksimalkan realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

" Realisasi belanja tertinggi se-Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Pasuruan dimana kabupaten tersebut sebagai daerah dengan realisasi belanja tertinggi dengan tingkat realisasi sebesar 78,2% dari total anggaran belanja sebesar 2,8 triliun" ujar Fatoni. 

Pada sisi lain, Fatoni menerangkan jika dana pemda yang ditempatkan di bank bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan,  tetapi dipersiapkan untuk pembayaran yang sudah memiliki peruntukkannya. 

" Dana yang tersimpan di Bank merupakan uang Kas PEMDA Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum terpakai, bukan semata-mata sengaja disimpan untuk mendapatkan keuntungan," tegas Fatoni. 

Bersamaan dengan itu, Fatoni juga meminta kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk mengoptimalkan serapan anggaran tahun 2022 dengan melakukan langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi dan permasalahan daerah masing-masing.

 "Upaya yang dilakukan pertama yaitu,  pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menganggarkan penanganan inflasi di APBD Perubahan 2022 dan APBD Tahun 2023 Kedua, seluruh PEMDA memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri. Ketiga, PEMDA segera melakukan lelang dini dan memanfaatkan e-katalog, baik e-katalog lokal, toko daring dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah. Keempat, PEMDA melaksanakan Rakor rutin minimal tiga (3) kali dalam satu tahun. Terakhir, kelima yaitu, pejabat pengelola keuangan ditetapkan setiap bulan November dan tidak menggunakan tahun anggaran," tandas Fatoni. 

Fatoni menegaskan,  pada Rakor tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono juga sudah menekankan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar memaksimalkan realisasi APBD yang tinggal dua (2) bulan lagi.

 " Pada saat Rakor sudah diingatkan Perlu segera merubah Surat Keputusan (SK) Pejabat Pengelola Keuangan tidak menggunakan Tahun Anggaran, namun perlu ditetapkan setiap tahun pada bulan November. Selain itu, perlu segera menganggarkan penanganan dan pengendalian inflasi pada Perubahan APBD (APBD-P) dan APBD Tahun 2023," ujar Fatoni.(Ridwan)