Dua Helikopter Militer Indonesia Terlibat Kontak Senjata Dengan TPNPB di Nabire
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB merilis siaran pers kedua terkait baku tembak di Kali Harapan, peningkatan status siaga di Kota Nabire, serta seruan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto dan Sekjen PBB agar membuka akses jurnalis asing serta lembag
Papuanewsonline.com - 02 Mar 2026, 11:09 WIT
Papuanewsonline.com/ Hukum & Kriminal
Papuanewsonline.com, Nabire — Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB merilis Siaran Pers Ke II pada Minggu (1/3/2026), yang melaporkan terjadinya baku tembak antara aparat militer Indonesia dan pasukan TPNPB di wilayah Kali Harapan, Kota Nabire. Laporan tersebut diterima dari PIS TPNPB di Nabire dan menyebutkan bahwa kontak senjata terjadi sekitar pukul 12.00 siang waktu setempat.
Dalam keterangan tertulisnya, disebutkan bahwa aparat militer Indonesia menggunakan dua unit helikopter militer dalam operasi tersebut. Helikopter dilaporkan terlibat baku tembak dengan ketinggian sekitar 20 meter di atas atap rumah warga sipil di wilayah Kali Harapan, sehingga memicu ketegangan di kawasan permukiman.
PIS TPNPB juga melaporkan bahwa situasi di Kota Nabire masih
berada dalam kondisi siaga satu hingga malam hari. Aparat militer disebut terus
meningkatkan operasi dari jalan ke jalan dan sempat melakukan pemblokadean
jalan raya di depan Penjara Nabire. Selain itu, operasi juga dilaporkan
berlangsung sejak sehari sebelumnya hingga ke wilayah Wadio-SP3 dan sejumlah
pemukiman warga sipil di Nabire.
Dalam laporan lanjutan, disebutkan bahwa hingga berita ini
disampaikan belum diketahui adanya korban jiwa dari kedua belah pihak akibat
kontak senjata yang terjadi sejak siang hari. Namun, ketegangan di sejumlah
titik di Nabire disebut masih berlangsung.
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB juga melaporkan bahwa
kontak senjata antara TPNPB dibawa Pimpinan Mayor Aibon Kogoya dan pasukannya
telah terjadi di sejumlah titik di Nabire hingga perampasan tiga senjata api
milik aparat dan pembakaran pos militer Indonesia di Distrik Makimi. Selain itu
mereka sedang mengamankan perusahan ilegal di wilayah tersebut.
Dalam siaran pers tersebut, pihak TPNPB turut menyampaikan
pernyataan politik yang ditujukan kepada pemerintah pusat dan komunitas
internasional. Mereka menyatakan, “Kami juga menegaskan kepada Presiden Prabowo
Subianto bahwa selesaikan dahulu masalah konflik bersenjata antara TPNPB dan
Militer Indonesia di berbagai daerah di Tanah Papua sebelum menawarkan diri
sebagai mediator konflik antara Amerika-Israel dan Iran. Kami juga menegaskan
kepada Pemerintah Indonesia untuk membuka Jurnalis Asing dan Palang Merah
Internasional untuk membantu warga sipil yang terkena dampak konflik bersenjata
di Papua. Negara indonesia juga harus sebagai Presiden Dewan HAM PBB jangan
menutupi konflik di Papua atas jabatan yang anda pegang saat ini di PBB. Kami
juga mendesak kepada Sekjen PBB Antonio Gueteres bahwa PBB jangan menutup diri
terkait konflik di Papua yang terjadi selama 64 tahun yang mengakibatkan banyak
korban jiwa dan harta benda akibat konflik Politik.”
Siaran pers tersebut ditandatangani oleh Sebby Sambom selaku
Jubir TPNPB OPM dan dirilis atas nama Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB.
Dalam bagian akhir pernyataan, tercantum jajaran penanggung jawab nasional
Komando Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM, yakni Jenderal Goliath Tabuni
selaku Panglima Tinggi TPNPB-OPM, Letnan Jenderal Melkisedek Awom sebagai Wakil
Panglima TPNPB-OPM, Mayor Jenderal Terianus Satto sebagai Kepala Staf Umum
TPNPB-OPM, serta Mayor Jenderal Lekagak Telenggen sebagai Komandan Operasi Umum
TPNPB-OPM.
Hingga siaran pers ini beredar, belum terdapat keterangan resmi dari pihak aparat keamanan terkait laporan kontak senjata tersebut. Situasi di Nabire dilaporkan masih dalam pemantauan, sementara masyarakat diminta tetap waspada di tengah meningkatnya eskalasi konflik di wilayah tersebut. (GF)