Eksploitasi Tambang Emas Blok Wabu di Intan Jaya Menimbulkan Kekhawatiran Rakyat Papua
Pemerintah siapkan lima perusahaan raksasa untuk mulai operasi pada 2026, sementara pengerahan militer intensif di Intan Jaya menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat
Papuanewsonline.com - 30 Sep 2025, 20:37 WIT
Papuanewsonline.com/ Ekonomi

Papuanewsonline.com, Jakarta – Rencana besar pemerintah Indonesia untuk melakukan eksploitasi tambang emas Blok Wabu di Intan Jaya, Papua, kini semakin jelas arahnya. Berdasarkan hasil rapat gabungan antara Kementerian ESDM, Komite II DPD RI, dan Komisi XII DPR RI pada 15 November 2024, diputuskan bahwa operasi tambang akan dimulai pada Maret 2026.
Lima perusahaan besar dipersiapkan untuk menjalankan proyek ambisius ini, termasuk PT ANTAM dan PT Freeport Indonesia. Blok Wabu sendiri dikenal memiliki cadangan emas bernilai ratusan triliun rupiah, menjadikannya salah satu potensi tambang terbesar di Indonesia bahkan dunia.
Untuk mendukung kelancaran
proyek, pemerintah telah melakukan pengerahan militer dalam skala besar. Saat
ini terdapat 31 pos TNI aktif di Intan Jaya, sebuah jumlah yang mencerminkan
konsentrasi kekuatan negara di wilayah tersebut.
Langkah ini disebut sebagai upaya
untuk menjaga keamanan, baik dari potensi gangguan kelompok bersenjata maupun
dinamika sosial-politik di lapangan. Namun, pengerahan militer juga menimbulkan
pertanyaan serius: apakah pengamanan ini benar-benar demi rakyat Intan Jaya
atau justru lebih banyak untuk kepentingan eksploitasi tambang emas?
“Tanah kami kini dijaga ketat
bukan untuk kepentingan rakyat Papua, melainkan untuk kepentingan kolonial
Indonesia dan dunia internasional,” kata Marten Hagisimijau, Aktivis Mahasiswa
Papua, dalam keterangannya.
Masyarakat Intan Jaya, yang
sebagian besar menggantungkan hidup dari pertanian tradisional, kini dihadapkan
pada ancaman hilangnya ruang hidup dan ketidakpastian masa depan. Kehadiran
tambang emas berskala besar berpotensi menimbulkan dampak lingkungan serius,
mulai dari kerusakan hutan, pencemaran sungai, hingga memicu gelombang
pengungsian akibat konflik bersenjata.
Di sisi lain, pemerintah pusat berargumen bahwa proyek ini akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Papua. Namun, pengalaman dari proyek-proyek tambang sebelumnya membuat sebagian warga skeptis, lantaran manfaat ekonomi sering kali tidak sebanding dengan kerugian sosial dan lingkungan yang ditanggung masyarakat lokal.
Rencana eksploitasi Blok Wabu
mencerminkan persimpangan besar bagi Papua. Di satu sisi, ada harapan akan
peningkatan ekonomi nasional dan regional. Namun di sisi lain, ada ancaman
terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat dan kelestarian lingkungan.
Dengan segala dinamika ini,
keputusan pemerintah untuk melanjutkan eksploitasi Blok Wabu pada 2026
dipastikan akan terus menjadi perdebatan hangat, baik di tingkat lokal,
nasional, maupun internasional.
Penulis: Hendrik
Editor: GF