Euforia Piala Dunia 2026 dan Cermin Pembangunan Mimika

Papuanewsonline.com, Timika – Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat di kota-kota besar dunia, tetapi juga hingga ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Pertandingan sepak bola terbesar di dunia itu menjadi topik perbincangan di berbagai tempat, mulai dari warung kopi, media sosial, hingga layar-layar televisi yang dipenuhi dukungan kepada tim favorit masing-masing.

Namun di balik gegap gempita tersebut, Aliansi Peduli Pengusaha Papua mengajak masyarakat untuk melihat persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, yakni kondisi ekonomi rakyat Mimika yang dinilai sedang mengalami perlambatan di tengah besarnya kekuatan fiskal daerah.

Dalam pernyataan sikapnya, aliansi tersebut menyoroti besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika yang mencapai sekitar Rp5,7 triliun pada tahun 2026. Menurut mereka, besarnya anggaran itu seharusnya mampu menggerakkan roda perekonomian dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Namun pertanyaannya sederhana: mengapa rakyat tidak merasakan denyut perputaran uang yang seharusnya lahir dari anggaran sebesar itu?" tulis Aliansi Peduli Pengusaha Papua dalam pernyataannya.

Aliansi itu juga mengutip pemikiran tokoh revolusioner Frantz Fanon yang menyebut bahwa penjajahan tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi dapat muncul melalui ketimpangan, ketidakadilan, dan keterasingan masyarakat dari sumber daya yang sesungguhnya menjadi milik mereka sendiri.

Menurut mereka, kondisi yang dirasakan masyarakat Mimika saat ini lebih mengarah pada apa yang disebut Fanon sebagai "kekerasan struktural". Situasi tersebut digambarkan melalui program yang direncanakan tetapi belum berjalan optimal, pelayanan yang lambat, hingga anggaran yang dinilai belum sepenuhnya mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

Aliansi juga menyoroti adanya kesenjangan antara laporan pembangunan di atas kertas dan kondisi di lapangan. Mereka menyebut banyak kontraktor lokal mengeluhkan pekerjaan yang belum berjalan maksimal, pengusaha kecil kesulitan mempertahankan usahanya, dan mama-mama pasar menghadapi daya beli masyarakat yang terus menurun.

"Rakyat tidak hidup dari laporan. Rakyat hidup dari aktivitas ekonomi yang nyata," tegas mereka.

Lebih lanjut, Aliansi Peduli Pengusaha Papua mengingatkan bahaya lahirnya kelompok elite baru yang menikmati fasilitas negara, tetapi gagal menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Mereka menilai kondisi tersebut menjadi refleksi penting bagi Kabupaten Mimika.

"Jika kondisi seperti ini terus berlangsung, maka yang berubah hanya nama pengelolanya, sementara penderitaan rakyat tetap sama," tulis mereka.

Aliansi menegaskan bahwa APBD bukan sekadar angka dalam dokumen keuangan, melainkan instrumen untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menggerakkan perekonomian hingga ke kampung-kampung.

Di tengah hiruk pikuk Piala Dunia 2026, mereka mengingatkan agar perhatian terhadap persoalan mendasar masyarakat tidak teralihkan. Sebab, menurut mereka, kesejahteraan rakyat tidak dibangun melalui euforia pertandingan sepak bola, melainkan melalui pekerjaan, pelayanan publik yang baik, dan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Karena itu, sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan di Mimika memastikan bahwa setiap rupiah APBD kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata."

Aliansi menutup refleksinya dengan mengingatkan pesan Frantz Fanon bahwa bentuk penjajahan yang paling berbahaya sering kali bukan datang dari luar, melainkan dari mereka yang berada di dalam sistem namun melupakan rakyat yang mereka wakili. (GF)