Gelar Diskusi, HMI Mimika Berikan 9 Rekomendasi Penyelesaian Konflik di Papua

Papuanewsonline.com, Mimika

– Dilatarbelakangi oleh Konflik di Tanah Papua yang berkepanjangan serta akar permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik, sehingga HMI Cabang Persiapan Mimika menggelar Diskusi secara online (Zoom Meeting) pada Sabtu 27/04/2024 kemarin dengan menghadirkan beberapa Nara Sumber yaitu Latifah Anum Siregar (Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua), Theo Hesegem (Dir Eksekutif Yayasan Keadilan & Keutuhan Manusia Papua), dan Rifyandi Ridwan Saleh (Ketua PB HMI bidang Hukum, Pertahanan & Keamanan). Sedangkan Dandim 1710 Mimika yang direncanakan juga sebagai Narasumber namun berhalangan hadir.

Adanya proses internasionalisasi konflik di Tanah Papua membuat atensi global menjadi lebih besar dan mengakibatkan proses pengentasan konflik di Tanah Papua semakin rumit bagai benang kusut . Tidak dipungkiri akhirnya konflik di Tanah Papua menjadi wacana global dalam pelbagai perspektif; HAM, Lingkungan, Ekonomi, Politik, SDM, SDA.  Kesemua aspek masalah ini bermuara pada satu tujuan yaitu pelepasan Papua dari Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat (dalam perspektif Organisasi Papua Merdeka).

Hal ini juga terungkap pada pemaparan dari Direktur AlDP, Latifah Anum Siregar, bahwa Konflik di Tanah Papua adalah konflik bersenjata terpanjang di Indonesia dengan isu Sipil Politik dan Ekonomi Sosial Budaya dengan Aktor yang berlapis-lapis menyangkut Perebutan sumber daya dan identitas dengan level vertical dan horizontal, Papar Anum memulai materinya.

“Ada 4 akar masalah di Papua dalam Papua Rooad Map-LIPI tahun 2008 yaitu : perbedaan penafsiran mengenai sejarah integrasi Papua (Dialog), Pelanggaran HAM/Pengadilan HAM, Kegagalan Pembangunan/Perbaikan Pelayanan Publik dan Marginalisasi dan Diskriminasi (Rekognisi dan Afirmasi). Namun sebaliknya jika dipresentasikan dalam angka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Demokrasi Indonesia di Papua serta Laju pertumbuhan penduduknya justru sangat rendah,” kata Anum.

Di lain pihak, Indonesia telah melakukan beberapa kebijakan yang difungsikan untuk mengatasi permasalahan di Tanah Papua, antara lain Otonomi Khusus, Pemekaran, Pendekatan Keamanan, kenaikan Investasi dan Pembangunan Infrastruktur juga Penegakan Hukum di Papua. Semua ini bermuara pada mengembalikan kepercayaan orang Papua terhadap Indonesia.

Implementasi OTSUS perlu direposisi jika mereview implikasi kebijakan otonomi khusus ini. Dampak terhadap orang Papua dari sisi ekonomi, pendidikan dan kesehatan masih terbilang minim. Papua masih tercatat sebagai daerah yang memiliki penduduk miskin, akses kesehatan sulit dan tingkat pendidikan rendah. Oleh karena itu, OTSUS hingga saat ini tidak menjadi jalan tengah konflik di Tanah Papua.

Hal ini juga dibenarkan oleh Direktur Eksekutif YKKMP, The Hesegem kepada peserta zoom meeting yang begitu antusias.

“Bahwa OTSUS seharusnya menjadi solusi yang baik bagi masyarakat Papua tapi ternyata dalam perjalanannya, realisasi OTSUS semakin tidak jelas dan mengambang. Banyak kekecewaan yang dialami oleh masyarakat karena penyalahgunaan Dana OTSUS tersebut,” jelasnya.

Metode ini dijadikan jembatan untuk mendengar keinginan ”orang Papua” akan konflik yang terjadi selama ini dan menyetujui upaya penyelesaian secara bersama-sama. Kebutuhan mediator internasional menjadi opsional karena isu Papua haruslah dipandang sebagai masalah internal sebuah Negara; pemerintah dan rakyat selama prosesnya dilakukan secara terbuka dan jujur. Dengan melihat peluang baik itu, maka proses penyelesaian permasalahan isu konflik di Tanah Papua perlu dilakukan secara konsisten dan serius. Jika tidak, maka generasi berikutnya akan merasakan hal yang sama atau bahkan lebih terrible dari yang dibayangkan.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai sebuah organisasi ideologis yang berpihak pada nilai kebenaran atau hanif ingin menjadi inisiator gagasan yang dimaksud bukan untuk memperkeruh dan mengompori konflik yang memanas akhir-akhir ini. Tapi langkah yang coba diambil HMI adalah cara paling moderat lewat diskusi bersama mencari jalan tengah paling baik dari dialog yang telah dilaksanakan. Tentunya Ke-Papua-an bagi HMI adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia dan sebaliknya. Masalah Papua adalah masalah Indonesia dan Masalah Indonesia adalah masalah HMI.

Seperti halnya penyempaian Rifyandi Ridwan Saleh dari PB HMI bahwa kedepannya HMI pun akan berupaya keras untuk mendukung dan membantu Pemerintah melalui program kerja yang akan dijalankan nantinya sehingga membutuhkan partisipasi dan dukungan semua stakeholder yang ada termasuk para Narasumber yang notabene paham dengan situasi yang saat ini dibahas.

Bagi HMI terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi (Tuhan) Allah SWT adalah tujuan utama. Tidak ada yang lebih utama dari itu.

Maka HMI Cabang Persiapan Mimika setelah mendengarkan, mengikuti dan menyikapi konflik di Tanah Papua dengan ini memberikan 9 rekomendasi sebagai berikut:

1. Mendorong adanya dialog komprehensif terhadap penyelesaian konflik di Tanah Papua dilakukan secara akuntabel, jujur, dan serius.

2. Mendorong penyelesaian konflik di Tanah Papua secara kolaboratif dan bersinergi melalui konsolidasi masyarakat sipil; pemerintah lokal dan tokoh masyarakat

3. Pemerintah harus melakukan pendekatan humanisme dalam penyelesaian konflik secara serius

4. Mendorong pembentukan Tim Independen Investigasi Khusus Penanganan Konflik Papua

5. Mendorong penegakan hukum yang profesional kepada seluruh pelaku kekerasan HAM di Tanah Papua

6. Review Kebijakan tiga sektor yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi dari segi infrastruktur fisik dan infrastruktur sosial

7. Review Kebijakan Kemananan di Tanah Papua; Penghentian peningkatan Militeristik di Tanah Papua, dan Penghentian transaksi penjualan senjata serta Penangkapan Pemilik senjata ilegal di Tanah Papua

8. Review Kebijakan Otonomi Khusus oleh DPR RI dan juga Presiden sebelum dilanjutkan kembali

9. Memperbanyak dialog wawasan Ke-Papua-an secara komprehensif dari identitas, budaya, dan kearifan lokal sebagai ruang edukatif kepada public agar tidak terjadi marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua. (MA)