Indonesia-Australia Perkuat Sinergi Strategis Hukum serta Imigrasi Lewat Pertemuan Tingkat Menteri

Papuanewsonline.com, Jakarta — Hubungan bilateral Indonesia dan Australia kembali diperkuat melalui pertemuan tingkat menteri antara Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) dengan Menteri Dalam Negeri, Imigrasi, Kewarganegaraan, Keamanan Siber, dan Seni Australia, Tony Burke, pada Selasa (27/1/2026).

Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menegaskan komitmen kedua negara dalam memperdalam kerja sama di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan, seiring meningkatnya kompleksitas tantangan lintas negara di kawasan dan global.

Menteri Koordinator Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menekankan bahwa hubungan Indonesia dan Australia telah terjalin kuat dalam jangka panjang dan perlu terus dijaga melalui kerja sama yang konkret, adaptif, dan berkelanjutan, khususnya pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan mobilitas manusia dan penegakan hukum.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas dinamika kerja sama antarnegara yang kerap dihadapkan pada perbedaan regulasi, norma hukum, serta prosedur administratif. Namun, hubungan baik antar pemerintah dan komunikasi yang terbuka dinilai menjadi modal penting dalam menjembatani perbedaan tersebut.

Sejumlah isu strategis turut menjadi fokus pembahasan, antara lain apresiasi terhadap kerja sama Indonesia–Australia di bidang imigrasi yang selama ini berjalan positif, peluang penguatan kolaborasi ke depan, serta komitmen bersama dalam penanggulangan penyelundupan manusia melalui pendekatan kolaboratif yang menyeimbangkan aspek keamanan dan kemanusiaan.

Pertemuan ini juga menyoroti nilai strategis program Working Holiday Visa sebagai sarana pertukaran dan peningkatan mobilitas generasi muda kedua negara. Program tersebut dinilai memberikan manfaat nyata, baik dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun penguatan hubungan sosial antar masyarakat.

Perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi menyampaikan bahwa program Working Holiday Visa mendapatkan respons tinggi dari masyarakat Indonesia. Evaluasi telah dilakukan terhadap kendala teknis pada pembukaan sebelumnya akibat tingginya jumlah pendaftar, sekaligus membuka peluang perbaikan sistem dan penambahan kuota di masa mendatang.

Selain itu, Menko Yusril juga menyampaikan perhatian Presiden Prabowo terhadap isu abolisi, amnesti, grasi, dan rehabilitasi, termasuk kemungkinan kerja sama pemulangan narapidana warga negara Indonesia yang berada di luar negeri melalui mekanisme perjanjian dengan negara mitra.

Audiensi ini dihadiri oleh jajaran pejabat kedua negara, termasuk Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier, Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan, para staf khusus, serta para deputi di lingkungan Kemenko Kumham Imipas. Melalui pertemuan ini, pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk terus mendorong sinergi yang lebih erat dengan Australia dalam menciptakan tata kelola hukum dan keimigrasian yang adaptif, humanis, dan responsif terhadap tantangan global.(GF)