Kemenko Polkam Tegaskan Komitmen Penguatan Indeks Keamanan Laut Nasional

Papuanewsonline.com, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan keseriusan dalam memperkuat Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) sebagai salah satu agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Komitmen ini ditegaskan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa (Hanneg Kesbang), Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhoni, saat membuka Rapat Koordinasi Analisis Strategi Kementerian/Lembaga dalam Mendukung Penguatan IKLN, di Jakarta, Rabu (17/9/25).

“Keamanan laut bukan sekadar urusan militer. Ia juga mencakup penegakan hukum, budaya keselamatan, perlindungan lingkungan, pemberantasan narkotika, hingga pembinaan masyarakat pesisir. Semua aspek ini harus berjalan seiring agar indeks keamanan laut benar-benar tercapai dan memberi manfaat nyata bagi bangsa,” ujar Purwito.

Purwito menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum laut yang dinilai menghambat efektivitas operasi. Karena itu, ia menegaskan sinergi lintas sektor adalah kunci utama.

“Kemenko Polkam berperan sebagai koordinator sekaligus motor penggerak. Dengan modernisasi alutsista, peningkatan kualitas SDM, serta sinkronisasi regulasi, laut Indonesia akan lebih aman, berdaya saing, sekaligus mendukung kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Rakor yang dihadiri perwakilan 31 kementerian dan lembaga itu menampilkan beragam masukan penting:

KNKT menyoroti keterbatasan jumlah investigator pelayaran yang hanya 9 orang.

TNI Angkatan Laut menyampaikan kesenjangan kebutuhan ideal 250 kapal perang dibanding realisasi 166 unit, ditambah kendala BBM, radar, dan logistik.

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) menekankan pengawasan keselamatan pelayaran serta pencegahan pencemaran laut.

KLH mengungkap keterbatasan armada dan personel dalam menindak pencemaran laut.

Polairud Polri mengakui intensitas patroli udara dan laut tinggi, namun wilayah pengawasan yang luas masih jadi kendala.

KKP mengangkat isu perbedaan metode penghitungan coverage area antar instansi serta minimnya anggaran BBM dan satelit komunikasi.

BRIN menawarkan kajian riset terkait standar kapal patroli, sistem pemantauan, dan sinkronisasi regulasi.

BNN mengingatkan ancaman narkotika lewat jalur laut serta dampaknya terhadap ekspor perikanan.

Setneg menekankan pentingnya metodologi pengukuran IKLN yang kredibel agar diakui internasional.

BMKG menyatakan siap mendukung dengan data cuaca ekstrem laut untuk mitigasi kecelakaan.

Sementara itu, Bakamla menegaskan manfaat luas dari IKLN. Bagi pemerintah, ia menjadi dasar pembentukan postur keamanan laut nasional. Bagi akademisi, sebagai bahan riset dan kajian strategis. Sedangkan bagi dunia usaha, IKLN adalah indikator penting untuk investasi maritim.

Riset bahkan menunjukkan kenaikan satu poin IKLN berbanding lurus dengan meningkatnya nilai investasi di sektor maritim. Karena itu, Bakamla mendorong adanya peningkatan kualitas data, konsistensi koordinasi, serta dukungan anggaran berkelanjutan agar IKLN benar-benar kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Melalui rakor ini, Kemenko Polkam menandai langkah awal penting menuju tata kelola keamanan laut yang lebih terpadu, modern, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.

“Dengan komitmen bersama seluruh K/L, target penguatan IKLN diharapkan dapat tercapai sesuai RPJMN 2025–2029. Laut Indonesia yang aman bukan hanya memperkuat ketahanan nasional, tetapi juga menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” tutup Purwito.(GF)